oleh

Petani Duduki Kantor DPRD Banggai, Suparno : Tidak Mendukung Perusahaan Yang Tidak Mensejahterakan Rakyat

Topikterkini.com.Banggai – Ratusan petani asal Kecamatan Batui, Batui Selatan, Kabupaten Banggai kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Petani Batui Lingkar Sawit menduduki Gedung DPRD Banggai. Senin (4/7/2022).

Setelah berulang kali menggelar unjuk rasa dan tak mendapat respon pemerintah, para petani tersebut mulai kehabisan kesabaran.

Mereka mengancam akan terus menginap di Gedung Perwakilan Rakyat hingga dapat berdialog dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah setempat. Mereka juga membawa perbekalan dan peralatan tidur.

Koordinator aksi Sugianto Adjadar mengatakan, Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan para petani terhadap kinerja Pemda Banggai yang dinilai lamban dalam menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Batui dan Batui Selatan.

“Kami akan menginap di sini sampai ada itikad dari pemerintah untuk menemui kami,” tandas pria yang akrab disapa Gogo.

Dikawal aparat Kepolisian sektor Kota Luwuk dan anggota Sat Pol PP, para petani yang membawa peralatan tidur mendiami gedung perwakilan rakyat Kabupaten Banggai.

Para petani yang berasal dari Kecamatan Batui, Batui Selatan itu menuding perusahaan PT. Sawindo Cemerlang milik Kencana Agri Group sejak sepuluh tahun lalu dengan berbekal izin mengembangkan usahanya sudah mencaplok lahan milik warga.

Dalam perjalanannya menurut Gogo, perusahaan telah bertindak semena-mena menggusur dan mencaplok lahan milik warga, tanpa ada upaya penyelesaian.

“Akibat tindakan itu, maka warga mengalami kerugian”, ujarnya.

Untuk itu, warga yang terhimpun dalam Front Petani Batui Lingkar Sawit, meminta kepada pihak BPN dan pemerintah Kabupaten Banggai memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa ini. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pihak pemerintah. Maka warga meminta perusahaan mengembalikan lahan tersebut.

Warga juga sangat menyayangkan adanya kesan pembiaran oleh pemerintah dan bahkan memberi kesewenangan kepada perusahaan untuk bertindak semaunya dalam menggarap lahan milik warga.

“Kami heran sudah tahu perusahaan ini bermasalah, tapi kenyataannya pemerintah malah menambah izin HGU kepada perusahaan,” ujar Gogo.

Selama konflik berlangsung, kata dia, tidak sedikit petani yang mengalami intimidasi bahkan kriminalisasi dari pihak perusahaan.

Sekertaris Komisi I DPRD Banggai, Suparno menyatakan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan masalah konflik ini. “Kita akan berupaya membantu upaya penyelesaian konflik ini,” ujar Suparno didepan para pengunjuk rasa.

Ia menegaskan, jika pihaknya tidak akan mendukung perusahaan yang tidak membuat kesejahteraan rakyat di daerah ini. Apalagi perusahaan nakal seperti PT Sawindo.

(Afri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.