oleh

TAK Ada Respon, LSM Sambangi Kejati, Udin Palui: Kami Minta Kejelasan

TOPIKTERKINI.COM-BANJARMASIN

BANJARMASIN- LSM KSHNM beraudiensi dengan Kejati Banjarmasin terkait adanya dugaan Mafia tanah proyek pembangunan Jalan Mataraman, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis, (24/11/2022).

Perwakilan LSM, Udin Palui menyampaikan, warga yang bernama Helmi Mardani tidak pernah menerima ganti rugi sejak tahun 2014 dari panitia pembebasan lahan Kabupaten Banjar dikarenakan harga masih tidak sesuai.

” Laporan ini sudah lama dari beberapa bulan yang lalu, kita minta penjelasan secara tertulis tetapi tidak ada tanggapan sehingga kami membuka audiensi dengan Kejati, ” jelasnya.

Kata dia, dirinya juga minta keterangan secara tertulis biar masalah ini cepat kelar, apabila mereka tidak ada alat bukti sehingga tidak bisa melanjutkan perkara ini.

“Jika mereka kekurangan alat bukti, kami siap membantu melengkapinya, ” pungkasnya.

Lebih lanjut, kita disuruh menunggu selama tujuh hari, balasan dari Kejati, harapannya jawaban dari mereka memuaskan.

Ia bilang, tanah yang terkena pembebasan jalan tersebut terletak stategis tepat di pinggir jalan utama dan area pemukiman.

“Padahal patok atau As jalan tidak berubah. Pada Tahun 2018 pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR Provinsi Kalsel melakukan pembebasan lahan kembali miliknya.

Karena tidak ada kesesuaian harga maka Helmi tidak menerima nilai ganti rugi yang sudah dianggarkan tersebut sampai sekarang. Lebih heran tanah yang dibelakangnya jalan setapak malah saat itu dihargai cukup tinggi. Ini ada apa.

Ia berharap dari Kejagung untuk bisa memerintahkan Ketua Tim Pemberantasan Kejati Kalsel) menyelasaikan proses hukum dan memberikan penjelasan sesuai isi surat terkirim.

Dalam masalah ini, lanjutnya, memang menduga adanya mafia tanah dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Mataraman – Sungai Ulin.

Menurutnya, Pemkab Banjar menganggarkan melalui dana APBD Tahun 2014 yang telah terealisasi sebesar Rp 4,6 miliar lebih.

Dimana ini sesuai LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor :1.A/LHP/XIX.BJM/05//2015, tanggal 25 Mei 2015.

Disebut pada tahun 2008 Pemkab Banjar merancanakan Pembangunan untuk memperlancar arus lalu lintas dari Hulu Sungai menuju Martapura dan Banjarmasin.

Namun diduga dimanfaatkan oleh oknum melakukan pembebasan lahan milik masyarakat yang terkena jalur dengan harga di bawah setandar.

“Ya ada yang keberatan yakn. M Riduan dan Helmi Mardani karena tak sesuai, yang bahkan hingga kini tidak menerima ganti rugi untuk pembebasan lahan jalur,” ucapnya.

Sementara itu, Humas Kejati Romadu Novelino bersama Dicky Purnomo Banjarmasin, Menyampaikan, pihaknya menerima audiensi ini seperti hal biasa, kita menampung semua keluhannya dan bakal kita sampaikan ke atasan walaupun sempat ada adu argument itu hal yang biasa.

“Tujuan dari audiensi ini adalah meminta keadilan dan bukti tertulis, kita akan sampaikan ke pihak terkait yang menangani perkara ini, ‘ jelasnya.

Ia bilang, kita minta waktu paling lama tujuh hari untuk menanggapi masalah ini secara tertulis.

Penulis: Hadiey

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *