Topikterkini.com MATARAM : Pemerintah menargetkan Kereta Cepat Jakarta – Bandung ( KCJB) mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Untuk tambahan operasional, Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan masuk dalam proses pencarian ke KCIC.
Pemenuhan PMN ini, Pemerintah mengajukan pinjaman modal ke Cina Development Bank (CDB) sebesar US$ 550 juta. Dengan pinjaman tersebut, untuk menyelesaikan kereta cepat sesuai jadwa pada Juni – Juli 2023.
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian (Kemenhu), Risal Wasal, pernah membahas target penyelesaian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.
“Dalam RDP itu, untuk memastikan pembangunan KCJB rampung pada bulan Juni 2023. Mulai operasional pada Juli 2023,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP), melalui keterangan resminya beberapa hari lalu.
Meski begitu, sejak awal hingga saat ini proyek tersebut banyak masalah. Mulai dari penggantian proyek yang awalnya Jepang mengerjakan, namun malah Cina.
Belum lagi masalah pembengkakan biaya proyek, serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan,” kata SJP.
Dia menyebut, kecelakaan terakhir terjadi, ketika tabrakan antara kereta pegawai dan kereta teknis pada proyek KCJB di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada minggu (18/12/22). Kejadian itu menewaskan dua pekerja proyek asal China.
Sedangkan proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84 persen. Apabila proyek ini selesai sesuai dengan rencana pada bulan Juni 2023, maka perlu melakukan uji coba kecepatan tinggi.
Uji coba tersebut, guna memastikan bahwa KCJB benar – benar layak beroperasi pada bulan Juli 2023. Beberapa pihak beranggapan uji coba sekitar dua bulan, terlalu singkat.
Jepang saja kata SJP, yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.
Banyak sekali data penting perlu terkumpul selama uji coba. Kereta harus teruji pada kecepatan maksimum. Penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi,” terangnya.
Legislator Dapil II Pulau Lombok ini meminta, Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut. Jangan sampai dipaksakan, pada akhirnya dapat menimbulkan risiko termasuk kecelakaan.
“Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional kereta cepat. Agar masyarakat dapat menggunakan kereta cepat dengan aman dan nyaman,” cetusnya.
Dia juga mendesak proyek KCJB jangan sampai jadi alat pencitraan politik, yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya.
Kesalahan perhitungan biaya menurut SJP, berdampak pada cost overrun. Tetapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap, berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat.
“Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?,”tandasnya.
(Foel/TT-01)
