NTB

Ketua SERIKAT TANI Nasional Kecewa Dengan Pemda Lombok Timur

145
×

Ketua SERIKAT TANI Nasional Kecewa Dengan Pemda Lombok Timur

Sebarkan artikel ini

 

 

Topikterkini.com.Lombok Timur–Pengurus Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur  kekecewa kepada pemda lombok timur yang lebih terkesan membela kepentingan investor daripada masyarakat, 07|07|23.

Konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Tanjung Kenanga kian menjadi masalah yang akut untuk diselsaikan, yakni di ketahui bahwa masyarakat mendesak pemda agar melakukan pembebasan lahan dan membuat sertifikat dan tidak memberikan pembaruan kontrak dengan PT TANJUNG KENANGA, namun dalam beberapa hal pemda mengatakan permasalahan kita nyangkut di aturan.

Ketua PK STN Lotim Tamrin mengatakan, dasarnya sudah jelas
Mengacu sertipikat HGU PT TANJUNG KENANGA Dan surat gubernur thn 2001
No (500/1058) dan juga mengacu pada permen ATR/BPN No (20 thn 2021), Ucap, Tamrin.

“Dasar Dasar sebagai berikut
Tahun 1988 terbit sertipikat HGU no 3 atas nama (PT TANJUNG KENANGA) HGU PT TANJUNG KENANGA Berakhir tahun 2013,” Katanya.

Ia menyebut,Pada Tahun 2001
Gubernur mengeluarkan surat no (500/1058)
1 : masyarakat penggarap bekas lahan HGU PT TANJUNG KENANGA sebanyak 480 KK di bagikan kepada masyarakat masing masing seluas (41) are termasuk lahan tambak udang seluas (23) H
2 : Tuntutan pengunjuk rasa agar kiranya dapat di berikan sertifikat tehadap tanah yang telah di kuasai 480 KK petani tersebut.

Ia juga mengatakan,pada Permen ATR/BPN RI No 20 thn 2021
Pasal 10
(1) Objek Penertiban Tanah Telantar meliputi:
–
a. tanah hak milik;
b. tanah hak guna bangunan;
c. tanah hak guna usaha;
d. tanah hak pakai;
e. tanah Hak Pengelolaan; dan
f. tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT.

(2) Tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak di manfaatkan,
dan/atau tidak di pelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak
dan menjadi wilayah perkampungan.
a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan.
b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak atau.
c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada

(3) Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mewajibkan setiap orang, badan
hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat,tutupnya.

 

Liputan: Nang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *