PADANG PANJANG,– Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Padang Panjang menggelar kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI, di Hotel Emersia, Batusangkar pada hqri Kamis hingga Ahad tanggal 24-27 Oktober 2024.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si yang diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari PPK serta bendahara penerima dan bendahara pengeluaran tiap OPD yang ada di Kota Padang Panjang.
SIPD RI merupakan sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan transparan.
Dalam sambutannya, Sonny menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah.
“Melalui bimtek ini, kita berharap agar seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan SIPD dengan baik sehingga pengelolaan keuangan daerah di kota Padang Panjang dapat semakin baik,” demikian disampaikannya.
Selanjutnya Sonny berharap agar bimtek ini mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPK, bendahara dan perencana keuangan, serta meningkatkan konsistensi dan akurasi data keuangan daerah yang terintegrasi.
“Selain itu, dengan adanya bimtek ini diharapkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Serta pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dan penyerapan anggaran yang optimal. serta penyelarasan kebijakan dengan standar nasional,” sampainya.
Sehububgan dengan hal itu, Kepala Bidang Diklat, Kinerja dan Inka, Dian Purnama, S.E, M.Si menambahkan bahwa, bimtek ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta efektivitas dalam pengawasan dan pengendalian keuangan.
“Implementasi SIPD RI di OPD akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik,” demikian Dian.
Zainal Warhat
