Kunjungan Reses Anggota DPD Irman Gusman disambut Pj Wako Sonny*
PADANG PANJANG,– Kota Padang Panjang menjadi tujuan pertama kunjungan reses Anggota DPD RI, H. Irman Gusman, SE, MBA Datuak Rajo Nan Labiah.
Tergabung di Komite 1 yang membidangi perihal Pemerintah Daerah, Irman mengunjungi Pemko Padang Panjang yang disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si serta pejabat lainnya yang terkait pada hari Senin tanggal 4 November 2024 di Hall Lantai III Balai Kota.
Pada pertemuan ini, Irman Gusman ingin melihat perkembangan pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN dan isu strategis lainnya.
Sonny dalam penjelasannya menyampaikan, kondisi non-ASN mulai dari pendataan non-ASN sampai saat ini. Jumlah yang tercatat di database BAKN sebanyak 1.220 orang, yang sudah diangkat pada 2023-2024 sebanyak 165 orang.
Kemudian, jumlah non-ASN yang tercatat di database BAKN yang belum diangkat, 1.055 orang. Sedangkan jumlah non-ASN yang tidak tercatat di database BAKN (sudah bekerja minimal dua tahun) 350 orang. Jadi total THL yang perlu diselesaikan adalah sebanyak 1.405 orang.
Seterusnya, jumlah non-ASN yang tercatat di database BAKN yang akan diangkat menjadi PPPK 2024 adalah sebanyak 71 orang. Dengan demikian, sisa THL yang perlu kebijakan adalah sebanyak 1.334 orang.
Kebijakan Pemko Padang Panjang, ada yang diarahkan ke outsourcing sebanyak 836 orang dengan asumsi gaji satu orangnya Rp3,6 juta dan PPPK paruh waktu sebanyak 498 orang, dengan asumsi gajinya satu orang Rp2 juta.
“Anggaran belanja THL 2024 yang tersedia Rp36 miliar, sedangkan Anggaran yang dibutuhkan adalah Rp50,05 miliar. Defisit anggaran Rp14,05 miliar,” demikian dinyatakannya.
Menanggapi hal tersebut, menurut Irman, apapun status orang yang bekerja apalagi mereka yang bekerja bertahun-tahun, harus diberikan suatu penghargaan yang berpegang pada prinsip kemanusiaan. Irman tak memungkiri perihal efisiensi.
Kendati begitu Irman meminta adanya kreativitas dan inovasi penyelenggara pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Terkait pelaksanaan pilkada, siapapun yang terpilih, harus bisa bekerja sama dalam membangun Kota Padang Panjang. Zainal Warhat
