TOPIKTERKINI.com.LOMBOK TIMUR — Beredar terkait harga pupuk bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Lombok Timur semakin memanas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Persoalan ini melibatkan dugaan penyalahgunaan harga oleh pihak oknum anggota DPRD Provinsi NTB yang menjadi distributor yang konon menjual pupuk dengan harga di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Dari beberapa pengecer juga mengeluh karena adanya dugaan pemotongan jatah petani yang sekiranya mendapatkan 10 ton bahkan di potong 3 ton.
CV Bintang Timur H. Burhanuddin yang sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi NTB pemilik perusahaan yang disangkutpautkan dalam isu ini, memberikan klarifikasi melalui telepon pada tanggal 27 Januari 2025.
Menurut Burhanuddin, harga pupuk bersubsidi yang tercantum dalam HET sebenarnya diatur oleh kios pengecer, bukan oleh pihak distributor.
“Distributor itu melayani kios, alurnya kalau di pupuk, tugas kami hanya menyalurkan ke kios sesuai dengan alokasi yang tersedia.
Setelah itu, kios yang menjual ke kelompok tani atau petani, dan di sinilah terjadi HET. Kami hanya menyalurkan ke kios-kios itu,” ujar Burhanuddin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kontrak dengan kios yang telah disepakati, dan pihak distributor hanya bertanggung jawab untuk pengiriman sesuai wilayah kerja masing-masing.
“Pembelian itu ke kios, kami melayani kios-kios berdasarkan wilayah kerja kita,” tambahnya.
Burhanuddin juga menegaskan bahwa meskipun dirinya adalah pemilik perusahaan tersebut, ia tidak terlibat aktif dalam operasional perusahaan sejak menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 2014.
Ia menyebutkan bahwa istrinya yang kini menjadi direktur perusahaan tersebut.
“Semenjak saya aktif di DPR pada tahun 2014, saya tidak terlalu terlibat dalam perusahaan ini. Memang saya pemilik, tapi yang aktif menjalankan adalah ibu (istrinya). Jadi, jangan kaitkan nama saya dengan isu ini,” jelas Burhanuddin.
Terkait dugaan penjualan pupuk di atas HET oleh kios-kios, Burhanuddin menegaskan bahwa pihak distributor tidak terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami hanya menyalurkan sampai ke kios. Kalau ada kios yang menjual di atas HET, itu bukan tanggung jawab kami. Kami hanya sampai lini tiga, kemudian barang sampai ke lini empat, yaitu kios,” katanya.
Ia juga mengajak pihak yang merasa dirugikan untuk melapor jika menemukan bukti-bukti pelanggaran harga di lapangan.
“Jika ada temuan yang jelas dan ada bukti, silakan dilaporkan. Kami dari pihak distributor akan membuat surat peringatan kepada kios yang bersangkutan,” pungkas Burhanuddin.
Isu harga pupuk bersubsidi ini terus berkembang di masyarakat, namun pihak distributor menegaskan bahwa mereka hanya bertanggung jawab pada tahap distribusi dan tidak terlibat dalam penentuan harga di tingkat kios pengecer.(TT).
