Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Mobil Dinas (Randis) kini menjadi incaran banyak pejabat di Kabupaten Lombok Timur, yang ingin memanfaatkannya untuk mudik bersama keluarga mereka.
Fenomena ini telah menarik perhatian publik, terutama menjelang Idul Fitri. Banyak pejabat yang mulai mempersiapkan bahan bakar untuk kendaraan dinas mereka sebagai upaya menghindari pengeluaran pribadi.
Padahal, penggunaan kendaraan dinas seharusnya terbatas untuk kepentingan dinas dan tugas negara, dan hanya boleh digunakan pada waktu kerja.
Namun, di Lombok Timur, kendaraan tersebut kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk liburan dan mudik. Ini tentu saja bertentangan dengan aturan yang ada.
Sering kali, kendaraan dinas yang dipakai pejabat untuk kegiatan pribadi menjadi rusak. Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti digunakan untuk berwisata, mengakibatkan mobil atau motor dinas cepat mengalami kerusakan.
Selain itu, anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang minim, hanya berkisar ratusan juta rupiah, tidak dapat menutupi biaya perbaikan yang dibutuhkan.
Fenomena ini juga memicu kekhawatiran terkait pajak kendaraan dinas yang sering kali tidak terbayar. Beberapa kendaraan bahkan dibiarkan mati selama 2 hingga 5 tahun, tanpa ada tindakan dari pihak yang berwenang.
Menurut Deni, seorang mahasiswa di Lombok Timur, masalah ini harus segera disikapi oleh pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang mengusung program ‘SMART’ (Sistem Manajemen Administrasi Terpadu), harus mengambil sikap tegas, terutama menjelang Idul Fitri ini,” ujarnya 20 Maret 2025.
“Saya mengusulkan agar semua kendaraan dinas segera dikumpulkan di kantor Bupati, untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut.”
Deni juga menambahkan, fenomena ini turut berkontribusi pada cepat habisnya anggaran perbaikan dan bahan bakar kendaraan dinas. Bahkan, ada dugaan bahwa dana untuk pemeliharaan tersebut justru masuk ke kantong para pejabat yang tidak bertanggung jawab.
“Menjelang Idul Fitri ini, saya harap Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur segera mengeluarkan edaran untuk mengumpulkan seluruh kendaraan dinas di kantor Bupati,” tegas Deni.
Tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas ini diharapkan bisa menjaga keuangan daerah dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kini, semua mata tertuju pada Bupati Lombok Timur, yang diharapkan dapat menunjukkan sikap .C ID).
