Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR –Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Lombok Timur.
Proyek yang bernilai lebih dari Rp8 miliar ini dikerjakan oleh perusahaan Gajah Monopolis, Nusa Tenggara Barat, dan diklaim menyimpan berbagai kejanggalan.
Menurut Wawan, temuan awal dari Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, M.Si, menunjukkan adanya potensi masalah serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, HMI MPO Lotim menilai bahwa temuan ini perlu diselidiki lebih dalam oleh lembaga independen yang memiliki kapasitas audit yang mumpuni, seperti BPKP.
“Kami telah resmi menyurati BPKP Perwakilan NTB untuk segera melakukan audit khusus. Kami ingin mengetahui secara detail dan akurat seberapa besar dugaan mark-up anggaran negara yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini,” ujar Wawan, Kamis (21/3).
Dari kajian dan pemantauan langsung di lapangan, HMI MPO Lotim menilai bahwa proyek PLUT, yang seharusnya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi UMKM, justru penuh dengan ketidakjelasan.
Mulai dari kualitas bangunan yang diragukan, hingga adanya dugaan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Desakan Audit dan Pelibatan Aparat Penegak Hukum, Tidak hanya meminta audit, HMI MPO Lotim juga menyurati Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini.
Mereka meminta Kapolda NTB agar menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek PLUT, yang menurut mereka sangat menyakitkan bagi pelaku UMKM yang tengah berjuang di tengah kesulitan permodalan.
“Kami berharap Kapolda NTB dapat menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas penyalahgunaan anggaran negara. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung program Presiden di daerah,” lanjut Wawan.
Selain itu, HMI MPO Lotim juga menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia, untuk membantu aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dan percakapan para pihak terkait yang terlibat dalam proyek ini, termasuk pejabat daerah, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor.
Pemantauan dan Dugaan Aliran Fee Proyek, Wawan menegaskan bahwa meskipun proyek PLUT masih dalam masa pemeliharaan, aparat penegak hukum (APH) seharusnya sudah dapat mendalami dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek. HMI MPO Lotim menduga adanya aliran fee proyek kepada pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
“APH seharusnya sudah bisa membuat peta dugaan aliran fee proyek ini. Ini penting agar tidak ada lagi celah permainan dalam pengelolaan anggaran publik,” tegas Wawan.
Rencana Aksi Massa ke Polda NTB dan Kejati NTB, Sebagai langkah lebih lanjut, HMI MPO Lotim sedang melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi (Badko) HMI Nusa Tenggara untuk menggelar aksi massa di Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam waktu dekat.
Menurut Wawan, aksi ini merupakan bentuk komitmen moral dari mahasiswa untuk memastikan bahwa dugaan korupsi dalam proyek PLUT tidak dibiarkan berkembang.
“Kami sedang finalisasi waktu pelaksanaan aksi massa ke Polda NTB dan Kejati NTB. Ini adalah bagian dari komitmen kami agar dugaan korupsi di Lombok Timur segera ditindaklanjuti,” kata Wawan.
Harapan bagi UMKM Lombok Timur, Pembangunan PLUT Lombok Timur seharusnya menjadi harapan baru bagi pemberdayaan UMKM di daerah tersebut. Namun, dengan adanya berbagai dugaan penyimpangan dan kualitas proyek yang dipertanyakan, kepercayaan masyarakat terhadap proyek ini semakin menurun.
“Harapan kami hanya satu: kembalikan hak rakyat! Jangan biarkan masa depan UMKM dirampas demi kepentingan segelintir orang. Jika BPKP dan APH tegas, kami yakin Lombok Timur akan bebas dari korupsi,” tutup Wawan.
Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek PLUT ini menggambarkan buruknya pengawasan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah.
Dengan desakan audit dan pelibatan aparat penegak hukum, diharapkan penyalahgunaan anggaran ini dapat segera dibongkar, dan proyek yang seharusnya menguntungkan masyarakat bisa kembali ke jalur yang benar.(TT).
