Topikterkini.com-Jeneponto- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Alimuddin, SH., MH., M.Kn., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk temu konstituen yang dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai elemen di salah satu kafe di Kecamatan Binamu, Senin (14/3/2025).
Dalam kegiatan tersebut, H. Alimuddin didampingi oleh Kepala Kelurahan, perwakilan dari Dandim, serta perwakilan Polres Jeneponto. Ia secara gamblang menjelaskan fungsi DPRD, baik di tingkat daerah maupun pusat, serta menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.
“Pengawasan anggaran DPRD adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pembelanjaan anggaran daerah sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Sulsel, ia menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, pengawasan yang baik dapat menjamin agar pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif, memastikan pencapaian target dalam APBD, mengidentifikasi alokasi dana dengan tepat, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
Edukasi Infrastruktur dan Peran DPR di Berbagai Tingkatan
Selain membahas pengawasan anggaran, H. Alimuddin juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembenahan infrastruktur di daerah. Ia menjelaskan bahwa peran anggota DPR di setiap tingkatan berbeda-beda dalam menangani pembangunan.
“Anggota DPR kabupaten, provinsi, dan DPR RI memiliki kewenangan yang berbeda. DPR RI memiliki cakupan lebih luas dalam perbaikan infrastruktur karena anggarannya berasal dari pusat. Oleh karena itu, semakin banyak anggota DPR RI yang masuk ke kampung-kampung, maka semakin besar peluang pembangunan melalui anggaran pusat,” terang anggota DPRD Sulsel 3 periode ini.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan keberadaan perwakilan DPRD di daerah masing-masing. Menurutnya, setiap daerah pemilihan (Dapil) memiliki wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan pembangunan di wilayahnya.
“Setiap kecamatan seharusnya mendapatkan pembangunan, karena ada perwakilan DPRD-nya. Jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi agar pembangunan bisa merata,” pungkas H. Alimuddin, yang juga pembina kampus ternama Universitas Mega Rezky (Unimerz) Makassar.
Dengan kegiatan temu konstituen ini, H. Alimuddin berharap masyarakat lebih memahami peran DPRD dalam mengawal anggaran dan pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat.
Laporan: Arief Rahman/Redaksi











