Topikterkini.com-Timika- Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kembali dihadapkan pada gejolak internal yang berpotensi merusak stabilitas organisasi dan melemahkan posisi pengusaha asli Papua.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Aktif BPD-KAPP Mimika, Faya Naa, Andarias Lemauk, dan Emus Kogoya kepada Topikterkini.com melalui WhatsApp, Kamis (3/4/2025).
Menurut mereka, dualisme kepemimpinan yang terjadi di tingkat pusat tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesolidan organisasi di daerah, termasuk Kabupaten Mimika.
1. Dualisme Kepemimpinan: Siapa yang Sah?
Konflik ini mencuat setelah munculnya dua kepengurusan di tingkat pusat yakni Goldfild Wolter Baransano, yang terpilih melalui Konferensi Luar Biasa (Konfersus) di Biak dan Musa Haluk, yang dikukuhkan dalam Konferensi Pusat (Konferpus) di Wamena.
Mereka menilai, situasi ini memunculkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengusaha Papua, terutama dalam pengambilan kebijakan yang berimbas langsung pada daerah. Kepemimpinan yang terpecah hanya akan semakin menyulitkan upaya pemberdayaan ekonomi pengusaha adat Papua.
2. Sikap BPW-KAPP Papua Tengah Dipertanyakan
Di tengah krisis kepemimpinan ini, Badan Pengurus Wilayah (BPW) KAPP Papua Tengah di bawah kepemimpinan Vince Mofu dinilai gagal menunjukkan sikap tegas. Ketidakjelasan sikap ini semakin diperparah dengan adanya inkonsistensi dalam keputusan yang diambil.
Dalam Pakta Integritas dan pernyataan resmi Ketua Umum BPP-KAPP Goldfild Baransano, telah ditegaskan bahwa tidak akan ada Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KAPP di Kabupaten Mimika untuk tiga bulan ke depan. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya keputusan yang bertentangan, menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan anggota KAPP di daerah.
Sikap BPW-KAPP Papua Tengah yang ambigu ini, mereka khawatirkan justru akan memperkeruh keadaan dan memperbesar jurang perpecahan di antara pengusaha Papua. Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah.
3. Menolak Rencana Konferda: Saatnya Prioritaskan Stabilitas!
Dengan kondisi organisasi yang belum stabil, rencana penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) dalam waktu dekat mendapat penolakan keras dari anggota aktif BPD-KAPP Mimika. Menggelar Konferda tanpa menyelesaikan konflik di tingkat pusat hanya akan memperdalam perpecahan dan melemahkan posisi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Mereka mempertanyakan komitmen Ketua BPP-KAPP Goldfild Baransano dan Ketua BPW-KAPP Papua Tengah Vince Mofu : Apakah kepemimpinan kalian benar-benar ingin membawa perubahan bagi pengusaha Papua, atau hanya akan memperburuk perpecahan yang sudah ada?
Papua membutuhkan kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan pengusaha adat, bukan sekadar kepentingan segelintir elit di dalam organisasi.
Oleh karena itu, Faya Naa, Andarias Lemauk, dan Emus Kogoya, mendesak para pemimpin KAPP untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan konflik ini dan mengembalikan organisasi ke jalur perjuangan sejatinya: memperkuat ekonomi pengusaha adat Papua, bukan justru menjadi sumber perpecahan.
Laporan: Arief Rahman
