Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan kebijakan baru yang memungkinkan warga miskin ekstrem, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi/balita, penyandang disabilitas, dan orang terlantar mendapatkan pelayanan kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kebijakan yang mulai berlaku sejak 2 Mei 2022 itu mensyaratkan warga membawa KTP dan KK yang sudah terdaftar secara online, serta dokumen pendukung lainnya, untuk mengurus keanggotaan BPJS di Mal Pelayanan Publik yang berada di depan Kantor Bupati Lombok Timur.
“Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat, khususnya yang tidak mampu, agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah,” ujar Bupati Haerul, Kamis (8/5).
Masyarakat yang sedang dirawat di RSUD atau puskesmas dapat mengajukan permohonan keanggotaan BPJS dalam waktu 3×24 jam untuk rumah sakit, dan 1×24 jam untuk puskesmas. Dokumen yang dibutuhkan di antaranya KTP, KK online, surat keterangan tidak mampu, dan bukti bahwa pasien sedang dirawat.
Bupati juga menekankan bahwa RSUD di Lombok Timur tidak hanya di RSUD dr. Raden Soedjono Selong, tetapi juga mencakup RSUD Keruak, Labuhan Haji, dan Suela. Hal ini penting diketahui masyarakat agar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat.
“Meski belum mengantongi kartu BPJS, warga dalam kategori miskin ekstrem tetap akan dilayani secara gratis, asalkan KTP dan KK-nya sudah online,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haerul juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan di Lombok Timur agar menjalankan tugas dengan penuh kesabaran dan integritas.
Menurutnya, komunikasi dan pendekatan yang baik sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasa dilayani, bukan sekadar mendapat pelayanan,” pungkasnya.(TT).
