Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Warga Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, hingga kini masih menghadapi krisis air bersih. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan belum menunjukkan perbaikan signifikan hingga pertengahan 2025.
Padahal, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bersumber dari mata air Lingkok Tutuk. Pada tahun 2020, proyek ini bahkan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1 miliar, setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menganggarkan dana dari APBD sebesar Rp 4 miliar untuk pembangunan tower air setinggi 33 meter di lokasi sumber mata air.
Tower air tersebut dirancang untuk mengalirkan air bersih ke Desa Sekaroh melalui jaringan pipa besar. Proyek mulai ditandatangani pada 24 Juli 2019 dan dijadwalkan selesai pada 18 Agustus 2019, dengan pelaksana proyek dari PT Annisa Prima Lestari. Pelaksanaan teknisnya berada di bawah tanggung jawab Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur.
Namun, hampir lima tahun berselang, warga masih mempertanyakan hasil dan manfaat dari proyek tersebut. Saenah, salah seorang warga Dusun, menilai proyek ini tidak memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang sangat besar, tower saja nilainya Rp 4 miliar lebih, dan ditambah lagi untuk pipa Rp 1 miliar. Tapi kami belum merasakan manfaatnya sampai sekarang,” ungkapnya saat ditemui pada Sabtu, 15 Juni 2025.
Ia menyebut, proyek yang semestinya menjawab persoalan air bersih justru menyisakan kekecewaan.
“Katanya untuk mensejahterakan kami, tapi kenyataannya masih banyak rumah yang tidak terlayani air bersih. Kami heran, ke mana larinya anggaran itu?” katanya.
Ia juga mengkritik pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau begini terus, kami minta saja aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas proyek ini,” tegasnya.
Warga berharap agar Pemkab Lombok Timur dan instansi terkait segera memberikan kejelasan terkait kelanjutan proyek dan menjamin distribusi air bersih secara merata, khususnya ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani.(TT).
