Topikterkini. Com.LOMBOK TIMUR – Aksi Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang terekam dalam video saat menegur dan meminta boatman dari luar daerah agar tidak beroperasi di Teluk Ekas, memicu perbincangan luas.
Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai tanggapan beragam, termasuk dari Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri.
Dalam keterangannya pada Kamis, 19 Juni 2025, Yusri menyebut bahwa tindakan Bupati bukan bentuk arogansi, melainkan reaksi spontan atas keresahan yang dirasakan pelaku wisata lokal.
“Beliau tidak marah tanpa alasan. Ini adalah bentuk keberpihakan terhadap masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan,” ujar Yusri.
Latar Belakang Masalah, Teluk Ekas yang terletak di wilayah selatan Lombok Timur, dikenal sebagai salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, khususnya untuk aktivitas selancar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini dikuasai oleh operator boat dari luar daerah, terutama dari Lombok Tengah. Kondisi tersebut dinilai menggerus peluang ekonomi warga lokal.
“Boatman dari luar mendominasi, sementara warga kita hanya jadi penonton. Ini memukul ekonomi lokal, membuat homestay sepi dan UMKM kesulitan berkembang,” ujar Yusri.
Bupati Turun Tangan, Pada kunjungannya beberapa waktu lalu, Bupati Warisin bersama jajaran OPD dan pelaku wisata mendapati banyak boat dari luar daerah yang parkir di area surfing.
Ia kemudian meminta agar mereka tidak beroperasi di sana jika tidak memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga sekitar.
“Kasih tahu teman-teman, jangan ke sini kalau tidak menginap di sekitar sini,” tegas Warisin dalam video yang viral tersebut.
Langkah itu menuai pro dan kontra. Sebagian menilai tindakan bupati bersifat eksklusif, namun tidak sedikit pula yang mendukungnya karena dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha lokal yang ada di wilayah ekas Buana Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.
Yusri mendorong penyelesaian persoalan ini melalui pendekatan dialog dan kolaboratif.
Ia mengusulkan skema kompromi berupa pengaturan lokasi parkir boat dari luar daerah agar tidak mengganggu akses wisatawan maupun pelaku lokal.
“Boat dari luar bisa parkir di pinggir pantai, bukan di tengah laut. Wisatawan tetap bisa berselancar, boatman tetap beroperasi, tapi ekonomi lokal juga bergerak,” jelasnya.
Menurut Yusri, ini bukan hanya soal lokasi wisata, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi masyarakat setempat.
Ia mendorong Pemkab Lombok Timur bekerja sama dengan Pemkab Lombok Tengah serta Pemprov NTB untuk membuat regulasi dan zonasi wisata perbatasan yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Menutup pernyataannya, Yusri mengajak semua pihak untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin.
“Kita butuh solusi, bukan konflik. Ini rumah kita bersama. Jangan sampai warga lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.(TT).
