BeritaDAERAHEKONOMIKriminalNTB

Sembalun Lawang Mendunia, Tapi Pelayanan Desa Menjerit: Kantor Kosong Saat Jam Kerja  

420
×

Sembalun Lawang Mendunia, Tapi Pelayanan Desa Menjerit: Kantor Kosong Saat Jam Kerja  

Sebarkan artikel ini

Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Sembalun Lawang dikenal luas hingga mancanegara sebagai surga wisata di kaki Gunung Rinjani. Namun, di balik pesonanya, layanan publik di desa ini justru menyisakan ironi yang mendalam. 

 

Pada Senin pagi (30/6), sekitar pukul 08.49 WITA, Kantor Desa Sembalun Lawang terlihat terbuka namun tak satu pun aparatur desa tampak hadir di tempat.

 

Padahal, berdasarkan jam kerja resmi, kantor desa seharusnya mulai beroperasi sejak pukul 07.30 WITA. Ketidakhadiran para petugas ini disaksikan langsung oleh tim media yang datang untuk mengurus dokumen administrasi. Lebih dari satu jam berlalu, pelayanan tak kunjung berjalan.

 

Berulang kali dihubungi melalui sambungan telepon, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Sembalun Lawang, Misbah B., S.E., tidak merespons. Kondisi ini pun memicu keluhan dari masyarakat yang merasa dipersulit untuk mendapatkan pelayanan dasar.

 

“Ya beginilah kondisi kantor desa kita. Kita cukup kesulitan kalau mengurus apa-apa,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. 

 

Ia juga menyebut bahwa PLT kepala desa yang bukan berasal dari wilayah Sembalun biasanya baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman, yang dikonfirmasi mengenai hal ini menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa.

 

“Kami tetap awasi, dan ini menjadi catatan kami,”tegasnya.

 

Salmun juga mengimbau agar dilakukan pengecekan lebih lanjut, siapa tahu perangkat desa tengah mengikuti kegiatan di Kantor Camat Sembalun.

 

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Tata kelola pelayanan publik di tingkat desa perlu dibenahi secara menyeluruh, terutama di wilayah strategis seperti Sembalun Lawang yang menjadi wajah pariwisata daerah. 

 

Desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat seharusnya mampu hadir secara maksimal untuk memenuhi hak-hak warganya.(TT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *