Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Seorang oknum stafsus Bupati Lombok Timur (Lotim), Arsa Aliumar, tengah menjadi sorotan publik setela beredar kabar terkait tindakannya yang menantang wartawan.
Arsa yang juga dikabarkan terlibat dalam PT WBS Nusantara diduga memegang peran penting dalam perusahaan tersebut, yang sebelumnya tersandung kasus hukum terkait produk kosmetik yang terkontaminasi merkuri.
Informasi yang dihimpun oleh wartawan, menyebutkan bahwa Arsa Aliumar diketahui terlibat dalam struktur di PT WBS Nusantara, sebuah perusahaan yang terjerat masalah hukum pada 2024 akibat penemuan merkuri dalam kosmetik yang mereka jual.
Tak lama setelah kasus ini mencuat, Arsa secara terang-terangan membela perusahaan tersebut dan menyatakan bahwa isu tersebut hanya isu belaka.
“Tidak benar itu, itu hanya isu saja,” ujar Arsa kepada wartawan Topikterkini.com, Senin (06/08/2025). “Memang di lingkup itu saya ada posisi di WBS Nusantara,” tambahnya.
Arsa kemudian memperlihatkan sikap yang semakin keras kepada wartawan yang melontarkan pertanyaan lebih lanjut, dengan mengancam dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sabar lagi. “Ee saya udah habis kesabaran, jangan kamu pancing saya,” tegasnya dalam telepon.
Sebelumnya, oknum stafsus ini juga sempat dikabarkan meminta dana kepada salah satu distributor pupuk yang beroperasi di wilayah Lombok Timur dengan jumlam 15 juta rupiah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai apakah tindakan tersebut terkait langsung dengan perannya di PT WBS Nusantara atau terkait dengan kegiatan lain.
Dalam pernyataan terakhirnya kepada wartawan, Arsa mengatakan, “Dimana kami berani, saya tunggu kamu.” Sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon secara tiba-tiba dan tegas.
Pihak berwenang, termasuk Bupati Lombok Timur, belum memberikan keterangan resmi terkait masalah ini.
Namun, dugaan keterlibatan oknum stafsus di PT WBS Nusantara masih terus menjadi perhatian masyarakat.
Kasus ini masih terus berkembang, dan banyak pihak yang berharap agar klarifikasi serta tindakan hukum yang sesuai dapat segera diambil untuk memastikan transparansi dan keadilan di tengah isu yang sedang hangat ini.(TT).
