Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR –Ketegangan antara personel TNI Angkatan Laut Pos Teluk Awang dan perwakilan Pemerintah Daerah Lombok Timur terjadi di kawasan Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kamis (7/8/2025).
Ketegangan ini dipicu dugaan keberpihakan oknum TNI AL terhadap salah satu kelompok masyarakat dalam konflik aktivitas surfing di wilayah tersebut.
Sebuah video yang beredar menunjukkan perdebatan sengit antara personel TNI AL dan utusan dari Pemda Lombok Timur. Dalam video tersebut terdengar juga suara anggota TNI AL yang diduga mengatakan, “Itu atasan saya, jangan gitu,” sambil menunjukkan emosi dalam suasana yang memanas.
Pembina Ekas Surfing Club, Jaya Kusuma, meminta agar Panglima TNI turun tangan untuk menindak oknum TNI AL yang diduga memihak dan melakukan tindakan di luar kewenangannya.
“Kami menduga ada keberpihakan dari oknum TNI AL inisial E kepada kelompok tertentu di wilayah Awang. Seharusnya mereka bersikap netral, bukan memihak,” kata Jaya kepada wartawan.
Menurut Jaya, beberapa waktu lalu pihaknya sempat memvideokan aktivitas anggota TNI AL yang diduga melakukan pengawalan kepada kelompok tertentu. Namun video itu kemudian dihapus secara paksa oleh oknum bersenjata.
“Kami hanya masyarakat biasa, tapi mereka datang dengan senjata seperti mau perang. Ini sangat intimidatif,” ujarnya.
Jaya juga menyebut oknum TNI AL tersebut menyinggung hal-hal yang tidak relevan dalam diskusi, seperti menyebut masyarakat tidak memiliki SIM dan dokumen lainnya.
“Ini bukan soal surat kendaraan, tapi soal konflik lahan dan akses surfing yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi pihak mereka melanggar kesepakatan itu,” tandasnya.
Danpos AL Teluk Awang: Tidak Ada Keberpihakan, Kami Bertugas Sesuai Wilayah
Menanggapi tudingan tersebut, Komandan Pos TNI AL Teluk Awang, Kapten Laut (P) Endarto, membantah adanya keberpihakan. Ia menyebut aktivitas anggotanya merupakan bagian dari patroli rutin.
“Wilayah kami dari Awang sampai Sekotong. Foto yang mereka kaitkan itu adalah dokumentasi patroli. Tidak ada masalah di situ,” tegasnya.
Endarto menambahkan, keberadaan personel TNI AL bersenjata merupakan bagian dari standar operasional dalam menjalankan tugas pengamanan laut.
“Tugas kami menjaga laut. Membawa senjata itu legal dan sudah sesuai prosedur. Kalau ada tarik-menarik kepentingan, kami juga akan ambil langkah sesuai kewenangan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa masalah ini dibawa hingga ke Bupati, karena menurutnya, tindakan TNI AL berada dalam koridor militer dan tidak terkait langsung dengan kepala daerah.
“Kok dilaporkan ke Bupati? Apa hubungannya? Kami hanya melaksanakan patroli di wilayah laut kami,” ucapnya.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa ada ketegangan di lapangan saat pertemuan tersebut. Namun ia menyebut situasi bisa dikendalikan dan berharap semua pihak dapat menahan diri.(TT).
