Topikterkini.com.Buol — Pemerintah Kabupaten Buol melakukan langkah efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian fiskal tahun 2025 dan 2026.
Langkah ini ditempuh guna menjaga stabilitas keuangan daerah yang masih tergolong fiskal rendah, sekaligus memastikan agar belanja daerah tetap berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol, pada tahun 2025 alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang semula sebesar Rp842,81 miliar mengalami efisiensi menjadi Rp770,45 miliar, atau berkurang sekitar Rp86,21 miliar.
Efisiensi ini terdiri atas:
- DAU bidang pekerjaan umum sebesar Rp43,07 miliar,
- DAK fisik bidang pekerjaan umum Rp29,63 miliar,
- Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kurang salur Rp13,50 miliar.
Sementara pada tahun 2026, postur APBD Kabupaten Buol untuk TKD diperkirakan sebesar Rp760,58 miliar, atau menurun Rp82,22 miliar dibanding tahun 2025. Jika ditambah penurunan dana transfer antar daerah sebesar Rp9,35 miliar, maka total penurunan mencapai sekitar Rp91,57 miliar, belum termasuk proyeksi penurunan pendapatan lainnya.
Belanja Rutin Masih Dominan, Porsi Pembangunan Terbatas
Efisiensi ini merupakan bagian dari upaya penataan struktur belanja daerah agar lebih proporsional, seiring dengan meningkatnya porsi belanja rutin (operasional) dalam struktur APBD Kabupaten Buol.
Adapun komposisi belanja daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Belanja Pegawai: Rp437,59 miliar (47,83%)
- Belanja Barang dan Jasa: Rp225,27 miliar (24,62%)
- Belanja Hibah: Rp11,47 miliar (1,25%)
- Belanja Bantuan Sosial: Rp954 juta (0,10%)
- Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar (0,21%)
- Belanja Modal: Rp108,65 miliar (11,87%)
- Belanja Bantuan Keuangan (ADD): Rp54,54 miliar (5,96%)
- Dana Desa: Rp85,78 miliar (9,37%)
Bupati Risharyudi: “Fiskal Kita Lemah, Tapi Semangat Kita Kuat”
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak akan menyurutkan semangat pemerintah dalam membangun Kabupaten Buol.
“Keuangan daerah kita memang belum kuat, fiskal kita rendah. Niat dan ide membangun daerah ini besar, tetapi tenaga kita terbatas. Besarnya belanja rutin, khususnya belanja pegawai yang mencapai 47 persen, menyebabkan ruang pembangunan menjadi sempit. Namun, semangat kita untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat tidak akan surut,”
tegas Bupati Risharyudi.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa mulai tahun 2027, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Jika mengikuti regulasi itu, Pemda Buol harus memangkas sekitar 17 persen belanja pegawai. Tapi kami tidak ingin solusi itu ditempuh dengan cara mengurangi pegawai seperti di daerah lain. Solusi terbaik adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, ini butuh waktu dan strategi yang matang,”
jelasnya.
ASN Tetap Dijaga, Pelayanan Publik Tidak Boleh Turun
Meski dilakukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Buol memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi semangat dan kesejahteraan ASN.
Bupati menegaskan, efisiensi yang dilakukan bukanlah pemangkasan kesejahteraan, melainkan penyesuaian fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita harus tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan motivasi kerja ASN. Efisiensi bukan berarti mematikan semangat, tapi cara agar kita tetap bisa melangkah maju tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran,”
ujar Bupati Risharyudi.
Pemerintah Kabupaten Buol mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat untuk bersatu mendukung langkah-langkah strategis penguatan fiskal daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi belanja, serta optimalisasi PAD.
Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, Buol siap melangkah menjadi daerah yang Agamis, Agropolitan, Maju, dan Berkelanjutan.**
