Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong turut ambil bagian dalam kegiatan Sekolah Pimpinan (SEPIM) yang digelar Pengurus Besar HMI di Jakarta pada 30 November–5 Desember 2025.
Forum kaderisasi tingkat nasional ini mempertemukan para Ketua Umum HMI Cabang serta perwakilan Badan Koordinasi (Badko) dari seluruh Indonesia untuk merumuskan arah gerak organisasi dan sikap strategis terhadap isu kebangsaan.
Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi, hadir langsung dalam forum tersebut bersama para pimpinan cabang lainnya. Melalui rangkaian diskusi intensif, peserta SEPIM menyepakati perlunya perumusan policy brief sebagai rekomendasi resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Tiga Isu Krusial Disepakati
Dalam pembahasannya, para Ketua Umum HMI se-Indonesia menilai bahwa negara saat ini tengah berada pada momentum penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Meski memiliki potensi ekologis, demografis, dan geopolitik yang besar, Indonesia dinilai masih menghadapi problem struktural seperti kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketidakefektifan tata kelola desentralisasi fiskal.
Masalah tersebut dipandang sebagai akumulasi dari kebijakan yang kurang adaptif, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya keberpihakan negara pada amanat konstitusi.
Dari rangkaian diskusi di SEPIM, HMI se-Indonesia menyampaikan tiga seruan koreksi nasional sebagai berikut:
1. Hentikan Deforestasi dan Pulihkan Kawasan Hutan
HMI menyoroti meluasnya deforestasi yang disebabkan oleh praktik industri yang minim pengawasan, penambangan ilegal, dan perizinan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
HMI menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk, memberlakukan moratorium total pembukaan hutan di kawasan rawan dan bernilai ekologis tinggi.
Melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Menegakkan hukum secara tegas bagi seluruh pelaku kejahatan lingkungan.
2. Reformasi Pendidikan Nasional
HMI menilai dunia pendidikan Indonesia masih diliputi kesenjangan akses, mutu, dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga menjadi ancaman serius di tengah bonus demografi.
Rekomendasi yang disampaikan, Mewajibkan regulasi wajib belajar hingga jenjang perguruan tinggi. Memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh daerah. Mendorong penyediaan green jobs yang sejalan dengan transisi energi. Menyusun blueprint pendidikan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Dorongan Dekonsentrasi Keuangan Daerah
HMI menilai ketidakefektifan koordinasi antara pusat dan daerah kerap menghambat pelaksanaan program nasional di lapangan.
Oleh karena itu, HMI mendesak:
Penguatan program dekonsentrasi yang berpihak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana.
Penerapan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan dana di seluruh level pemerintahan.
Komitmen Mengawal Masa Depan Bangsa
HMI menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari komitmen kader umat dan kader bangsa untuk menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai konstitusi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
“Rekomendasi ini bukan hanya hasil pemikiran akademik, tetapi bentuk tanggung jawab moral HMI untuk terus mengawal masa depan Indonesia,” demikian salah satu pernyataan sikap yang dihasilkan dalam forum SEPIM.
Kegiatan SEPIM 2025 ditutup dengan penegasan komitmen seluruh cabang HMI se-Indonesia untuk terus berkontribusi dalam perbaikan bangsa melalui kerja intelektual, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial yang progresif.(TT).
