Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Bulangita, Kabupaten Pohuwato, kian tak terbendung. Kerusakan lingkungan tampak kasat mata: hamparan hutan yang digunduli tanpa kendali, sungai yang mulai kehilangan kejernihannya, hingga potensi banjir yang terus meningkat dan mengancam keselamatan warga. Ironisnya, situasi darurat ekologis ini tidak mendapat respons berarti dari pemerintah desa. Kepala Desa Bulangita justru memilih diam, seakan tragedi lingkungan yang terjadi bukanlah tanggung jawabnya.
Sikap bungkam ini memantik pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah pembiaran telah menjadi kebiasaan? Ataukah ada kepentingan lain yang membuat kerusakan alam tidak lagi dianggap mendesak? Publik menilai bahwa ketidakpedulian tersebut semakin memperburuk keadaan, karena warga kehilangan sosok pemimpin yang seharusnya berdiri paling depan menjaga ruang hidup mereka.
Padahal, tanda bahaya sudah muncul jelas. Banjir yang menerjang Bulangita beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm keras bahwa eksploitasi alam tanpa izin bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata terhadap keselamatan warga. Namun hingga kini, tindakan tegas dari pemerintah desa belum juga terlihat.
“Jangan tunggu bencana besar baru bergerak. Kerusakan hutan Bulangita adalah tanggung jawab pemimpin desa,” tegas seorang pemerhati lingkungan di Pohuwato yang geram melihat kondisi ini.
Tak hanya pemerintah desa, perhatian publik juga tertuju pada aparat penegak hukum. Polres Pohuwato didesak untuk segera menertibkan aktivitas PETI yang selama ini berlangsung terang-terangan. Dugaan adanya oknum yang membekingi tambang ilegal pun mencuat, menambah panjang daftar persoalan yang harus diungkap.
Bulangita tidak membutuhkan pembiaran Bulangita membutuhkan keberanian. Keberanian pemimpin untuk bertindak, keberanian aparat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan keberanian semua pihak untuk menghentikan kerusakan sebelum berubah menjadi tragedi kemanusiaan.
Alam sudah memperingatkan.
“Jangan menunggu sampai semuanya terlambat.”
