Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Sejumlah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur meminta Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk mengevaluasi kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Timur.
Permintaan tersebut muncul akibat Korwil dinilai kurang tanggap dan cenderung mengabaikan berbagai aduan yang disampaikan SPPG terkait persoalan di lapangan.
Hal itu diungkapkan oleh beberapa Kepala SPPG kepada media ini, dengan syarat identitas mereka tidak dipublikasikan.
Mereka menilai Korwil BGN Lombok Timur kerap lamban merespons laporan, bahkan terkesan menghindar saat dimintai arahan ketika dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kendala teknis maupun administratif.
“Ketika kami meminta arahan, seolah-olah berpaling muka. Respons Korwil sangat kurang,” ujar salah satu Kepala SPPG.
Selain minimnya respons, para Kepala SPPG juga menyoroti pola koordinasi yang dinilai tertutup. Mereka menyebutkan bahwa Korwil sering menggelar rapat koordinasi secara terbatas hanya dengan Koordinator Kecamatan (Korcam). Namun, hasil rapat tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada SPPG lainnya.
Kondisi tersebut, menurut mereka, memicu kecurigaan dan spekulasi di kalangan Kepala SPPG. Mereka mempertanyakan isi rapat tertutup itu, termasuk dugaan adanya tekanan atau kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh seluruh SPPG.
“Kami ini satu keluarga, satu badan dalam pelayanan gizi. Seharusnya semua terbuka. Kalau tertutup seperti ini, wajar muncul pikiran macam-macam,” ujar Kepala SPPG lainnya.
Para Kepala SPPG juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh dapur MBG di Lombok Timur menghadapi persoalan yang berbeda-beda.
Namun, setiap kali dikonsultasikan kepada Korwil, mereka mengaku tidak mendapatkan solusi konkret. Akibatnya, permasalahan di lapangan berlarut-larut dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
“Rata-rata dapur punya masalah, tapi ketika dikoordinasikan ke Korwil, mentah semua. Tidak ada tindak lanjut,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, para Kepala SPPG mendesak BGN pusat untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Korwil BGN Lombok Timur.
Mereka berharap ke depan Korwil yang ditunjuk memiliki kepekaan, kecepatan, serta responsivitas dalam menyelesaikan persoalan SPPG di lapangan.
“Kami meminta BGN pusat mengevaluasi, bahkan mengganti Korwil di Lombok Timur. Kami butuh pemimpin wilayah yang benar-benar hadir dan responsif,” tegas mereka.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Lombok Timur, Agamawan, menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi dilakukan secara berjenjang.
Menurutnya, setiap Kepala SPPG menyampaikan laporan melalui Koordinator Kecamatan (Kapokcam) untuk kemudian dikompilasi dan diteruskan ke tingkat wilayah.
“Kami memiliki hierarki koordinasi dengan rekan-rekan Kepala SPPG. Semua laporan disampaikan melalui Kapokcam. Namun, kami tetap akan merespons cepat apabila menerima laporan yang sifatnya mendesak atau urgent,” ujarnya singkat.(TT).
