Topikterkini.com. LOMBOK TIMUR — Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur menyampaikan kekecewaan terhadap jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Lombok Timur.
Kekecewaan tersebut dipicu oleh rapat dengar pendapat (hearing) yang membahas sejumlah isu strategis desa, namun hanya dihadiri pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid), bukan pengambil kebijakan utama.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khairul Ikhsan, menilai ketidakhadiran pejabat eselon atas seperti Kepala Dinas dan Kepala Badan menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan krusial yang dihadapi desa-desa.
Ia menegaskan bahwa FKKD akan bersikap tegas dalam mengawal hak-hak desa dan menuntut kepastian kebijakan langsung dari pemangku kewenangan.
“Hari ini harus kita gas penuh. Kami menilai eksekutif seolah tidak serius. Seharusnya pejabat yang memiliki kewenangan hadir langsung, bukan hanya diwakili kabid. Padahal yang kami butuhkan adalah kepastian kebijakan,” ujar Khairul Ikhsan, (31/1).
“Kami menilai kadis PMD tak bertanggungjawab,” Tegasnnya.
Menurutnya, kehadiran pejabat teknis tanpa kewenangan mengambil keputusan justru membuat pembahasan tidak efektif dan berpotensi menghambat penyelesaian persoalan desa.
FKKD berharap ke depan pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen lebih serius dengan menghadirkan pejabat yang berwenang dalam setiap forum resmi yang membahas kepentingan desa, agar keputusan yang dihasilkan memiliki kepastian dan kejelasan arah kebijakan.(TT).
