Ketika Gabah Tak Lagi Berharga di Tangan Petani
Oleh: Erank
Musim panen seharusnya menjadi musim sukacita. Sawah menguning, lumbung terisi, dan kerja keras berbulan-bulan terbayar lunas. Namun ironi terjadi: di saat gabah melimpah, justru nilainya runtuh di tangan petani. Harga jatuh, biaya produksi tak kembali, dan keringat berubah menjadi kegelisahan.
Setiap panen raya, skenario lama berulang. Petani menjual cepat karena butuh uang tunai untuk membayar utang pupuk, sewa alat, dan kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, tengkulak datang dengan harga yang “sudah ditentukan pasar”. Petani tidak punya gudang, tidak punya pengering modern, tidak punya akses langsung ke pembeli besar. Pilihannya sederhana: jual sekarang atau merugi lebih dalam.
Masalahnya bukan sekadar mekanisme pasar. Masalahnya adalah ketimpangan kuasa. Tengkulak menguasai modal dan jaringan distribusi. Petani hanya menguasai lahan dan tenaga. Ketika harga ditekan di bawah ongkos produksi, itu bukan lagi transaksi wajar, itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan berulang.
Negara sebenarnya memiliki instrumen. Ada Harga Pembelian Pemerintah (HPP), ada peran Bulog, ada regulasi tata niaga. Namun di lapangan, sering kali pengawasan melemah saat panen memuncak. Penyerapan lambat, prosedur berbelit, dan celah dimanfaatkan spekulan. Akibatnya, gabah tetap murah di tingkat petani, tetapi harga beras tak pernah benar-benar murah di pasar.
Ironinya, ketika produksi turun atau cuaca buruk melanda, semua pihak panik. Impor dibuka, stabilitas harga dijaga mati-matian. Namun ketika produksi melimpah, yang dibiarkan jatuh justru harga di tingkat petani. Seolah-olah kesejahteraan mereka bukan bagian dari ketahanan pangan.
Jika gabah tak lagi berharga di tangan petani, maka yang runtuh bukan hanya ekonomi desa tetapi juga fondasi kedaulatan pangan. Anak muda enggan turun ke sawah. Lahan perlahan beralih fungsi. Pertanian kehilangan daya tarik karena tidak menjanjikan masa depan.
Sudah saatnya keberpihakan tidak berhenti di pidato. Negara harus hadir secara nyata: mempercepat penyerapan saat panen raya, memperkuat koperasi tani, membuka akses pembiayaan tanpa jerat utang tengkulak, dan menindak tegas praktik kartel harga. Distribusi harus diperpendek, transparansi harga diperluas, dan perlindungan diperketat.
Gabah adalah simbol kehidupan. Ia tumbuh dari lumpur, disiram keringat, dan dipanen dengan harapan. Jika di tangan petani ia tak lagi bernilai, maka ada yang salah dalam sistem yang kita bangun.
Kedaulatan pangan tidak diukur dari angka produksi semata, tetapi dari seberapa layak petani hidup dari hasil sawahnya. Dan selama gabah belum benar-benar berharga di tangan petani, selama itu pula keadilan di sektor pangan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini
