Topikterkini.com.Mataram— Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, kritik keras datang dari kader Nahdlatul Wathan, Lukman Al Hakim.
Ia menilai jalannya pemerintahan saat ini kehilangan arah dan tidak menunjukkan fokus yang jelas.
“Memasuki tahun kedua, seharusnya arah kepemimpinan sudah tegas. Tapi yang terlihat justru seperti berjalan tanpa arah,” ujar Lukman, Jumat.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTB masih berkutat pada persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa capaian signifikan. Polemik terbaru terkait PT Gerbang NTB Emas (GNE) dinilai menjadi contoh lemahnya tata kelola dan komunikasi publik.
Sebelumnya, Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Riduan Mas’ud menyebut Surat Keputusan jajaran direksi berasal dari gubernur. Namun, pernyataan tersebut kemudian diralat oleh juru bicara pemerintah, Ahsanul Khalik, yang menyatakan keputusan masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi menunjukkan ketidaksiapan dan lemahnya koordinasi internal pemerintah,” kata Lukman.
Ia menilai energi pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk membangun narasi di ruang publik ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh BUMD. Sejumlah BUMD yang disorot antara lain Bank NTB Syariah, BPR NTB, GNE, dan Jamkrida NTB.
“Fokus saja benahi BUMD. Jangan sibuk bicara kalau belum ada hasil,” ujarnya.
Lukman bahkan menyarankan langkah tegas berupa likuidasi terhadap BUMD yang terus merugi dan membebani keuangan daerah. “Kalau membebani, tutup saja,” tegasnya.
Selain itu, ia mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu menonjolkan aktivitas seremonial, seperti pembagian bantuan sosial oleh kepala daerah. Menurutnya, hal tersebut cukup dilakukan oleh dinas terkait tanpa perlu menjadi panggung pimpinan.
“Ini memberi kesan pemerintah lebih sibuk pencitraan daripada kerja nyata,” katanya.
Lebih jauh, Lukman menilai hingga kini belum terlihat arah kebijakan yang jelas pada sektor-sektor strategis, seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan kepemudaan, ekonomi kreatif, kawasan pesisir, hingga masyarakat lingkar hutan.
“Tidak terlihat desain besar pembangunan. Semua seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Di sisi birokrasi, ia menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih stagnan. Hingga triwulan kedua tahun kedua kepemimpinan, sejumlah program unggulan dinilai belum menunjukkan eksekusi konkret.
“Kalau masih ‘akan’ dan ‘direncanakan’, ini bukan pemerintahan, ini kampanye yang tidak selesai,” ucapnya.
Kritik juga diarahkan pada sektor infrastruktur. Lukman menilai kualitas jalan di NTB mengalami penurunan, serta menyoroti proyek jalan Lenangguar–Lunyuk yang dinilai gagal sebagai preseden buruk dalam perencanaan dan pengawasan.
“Infrastruktur dasar saja tidak terurus dengan baik. Ini menunjukkan problem serius dalam manajemen pemerintahan,” katanya.
Ia menyimpulkan, tanpa perubahan arah kebijakan dan keberanian mengambil keputusan strategis, pemerintahan Iqbal–Dinda berisiko kehilangan momentum.
“Kalau terus seperti ini—banyak narasi, minim eksekusi—maka wajar publik menilai kepemimpinan ini berjalan tanpa arah,” pungkasnya.(TT).
