TOPIKTERKINI.COM – KOLAKA | Organisasi Masyarakat Adat (Ormas Adat) Mekongga menegaskan bahwa insiden yang terjadi pada Jumat (10/4) di Kilometer 12 kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) bersama karyawan PT Tosida Indonesia merupakan aksi spontan tanpa unsur pengorganisasian.
Ketua Tamalaki Wuta Kalosara Sultra, Mansiral Usman, menjelaskan bahwa kehadiran Ormas Adat di lokasi dipicu oleh informasi penutupan akses jalan oleh karyawan PT Tosida Indonesia. Penutupan tersebut berdampak langsung pada aktivitas kendaraan, khususnya truk yang tidak dapat beroperasi.
“Ormas adat ini memiliki usaha mandiri dan menjadi mitra di kawasan PT IPIP. Penutupan jalan itu mengganggu aktivitas usaha mereka, sehingga mereka secara spontan turun ke lokasi,” ujar Mansiral, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur mobilisasi ataupun pihak yang membekingi aksi tersebut. Menurutnya, gerakan yang terjadi murni dipicu oleh kepentingan ekonomi masyarakat lokal.
“Tidak ada beking, tidak ada mobilisasi, ataupun unsur terorganisasi. Ini murni spontanitas karena rasa kepemilikan terhadap usaha kecil Ormas lokal,” tegasnya.
Mansiral juga menyebutkan bahwa kehadiran PT Master Pancang Pondasi (MPP), sebagai salah satu mitra di kawasan IPIP, bertujuan untuk membantu mengamankan situasi di lapangan agar tidak terjadi tindakan anarkis.
“Saat itu, MPP hadir untuk memastikan anggota Ormas tetap terkendali dan tidak melakukan tindakan di luar batas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kondisi di lokasi kini telah kembali kondusif. Aktivitas di Kilometer 12 pun telah berjalan normal seperti biasa.
Menurut Mansiral, keberadaan PT IPIP memberikan dampak positif bagi masyarakat Kolaka, Sulawesi Tenggara, hingga secara nasional. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan investasi tersebut.
“Ini adalah bagian dari program hilirisasi pemerintah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong kemandirian ekonomi nasional,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Ormas Adat Tamalaki Anoa Mekongga (TAM), Syamsul Rusdin, mengungkapkan bahwa kehadiran kawasan industri IPIP telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
“Puluhan ribu masyarakat Kolaka kini bekerja di kawasan ini. Dampaknya sangat terasa, terutama dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Desa Sopura yang berada di kawasan lingkar proyek, Syamsul menegaskan komitmen Ormas Adat untuk menjaga stabilitas kawasan industri tersebut demi masa depan generasi mendatang.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila terjadi pelanggaran hukum, termasuk terkait pemberdayaan masyarakat lokal.
“Peristiwa di Km 12 itu murni spontanitas. Tidak ada sponsor, tidak ada yang menggerakkan. Kami tetap berkomitmen menjaga kawasan ini, tapi juga akan bersuara jika ada hal yang tidak sesuai,” tegasnya.
Syamsul mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum serta dialog. Ia menilai konflik hanya akan membawa dampak buruk bagi semua pihak.
“Menang jadi arang, kalah jadi abu. Mari bersama menjaga masa depan daerah dan bangsa. Konflik tidak akan membawa kebaikan,” pungkasnya.
(Red)