Topikterkini.com.|Jakarta – Pemerintah Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, MM, yang didampingi Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, SH., MH serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Ir. H. Usman, M.Si dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, mulai dari bupati hingga wali kota.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun langkah strategis dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang dapat berdampak pada sektor pertanian. Fokus utama pembahasan meliputi optimalisasi sistem irigasi, penguatan infrastruktur sumber daya air, serta percepatan program cetak sawah baru di wilayah terdampak.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta diminta untuk menyampaikan data rencana kegiatan daerah masing-masing, termasuk usulan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengembangan lahan pertanian produktif. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Penyelenggaraan Rakor ini merupakan langkah proaktif pemerintah pusat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, sebagaimana diproyeksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang memprediksi adanya potensi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
Kehadiran Bupati Buol bersama jajaran dalam forum strategis tersebut juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sektor pertanian yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.***
