Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Timur yang mencapai lebih dari Rp3,176 triliun dalam APBD Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan.
Besarnya anggaran tersebut dinilai harus diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, serta program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur, Eko Rahadi, pada Kamis (13/8/2026), menilai besarnya postur anggaran daerah tidak boleh hanya terlihat besar secara nominal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan nilai pendapatan dan belanja yang mencapai lebih dari Rp3,176 triliun, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar APBD 2027 tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Eko.
Ia menilai, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin masih perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, serta program yang mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Eko menegaskan, besarnya anggaran daerah harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Jangan sampai, kata dia, masyarakat hanya melihat besarnya angka APBD tanpa merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pendidikan harus semakin baik, jalan-jalan yang rusak harus diperbaiki dan ekonomi masyarakat harus meningkat. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan pemerintah, bukan hanya besarnya anggaran,” katanya.
Karena itu, FRB mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Lombok Timur memperkuat pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Setiap program dinilai perlu memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Eko juga meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk mengetahui arah penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lombok Timur,” pungkasnya.(TT).
