Topikterkini.com – LOMBOK TIMUR— Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyoroti besarnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai modal pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut.
Menurutnya, keberagaman potensi tersebut menjadikan Lombok Timur memiliki modal sosial dan ekonomi yang besar untuk mendorong pertumbuhan UMKM hingga mampu menembus pasar nasional dan ekspor.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Tahun 2026, Rabu (16/9/2026), yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengucurkan suntikan dana tunai sebesar Rp20 miliar pada 2025 untuk mendukung permodalan UMKM.
Karena itu, ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya berfokus pada kuantitas atau jumlah produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk agar mampu menembus pasar nasional,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, UMKM Lombok Timur mencakup berbagai sektor, mulai dari olahan pertanian, peternakan, hingga produk kerajinan.
Namun, keberagaman produk tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan manajemen usaha dan literasi keuangan yang memadai.
Ia menilai, produk yang berkualitas akan sulit berkembang apabila tidak didukung tata kelola usaha dan pemahaman pasar yang baik.
“Karena seluruh alur proses, mulai dari produksi hingga menghasilkan nilai ekonomi, membutuhkan pemahaman literasi keuangan yang matang di era sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haerul Warisin memaparkan potensi porang sebagai salah satu komoditas yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Timur.
Ia menyebutkan, daerah tersebut memiliki pabrik pengolahan porang berkapasitas besar yang mampu mengolah bahan baku porang segar menjadi tepung porang maupun chips.
Menurutnya, apabila ketersediaan bahan baku dapat dimaksimalkan, komoditas porang berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Masa tanam porang sangat bergantung pada ukuran bibit; bibit yang lebih besar dapat dipanen dalam waktu 6 hingga 8 bulan dengan berat umbi mencapai 6 hingga 10 kilogram,” terang Bupati.
Ia menambahkan, selain dialokasikan untuk pasar ekspor, sisa olahan tepung porang juga memiliki nilai guna sebagai bahan baku olahan pangan.
Terkait rencana ekspor perdana tepung porang langsung ke Tiongkok, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar proses perizinan karantina segera rampung.
Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga ekspor dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah penerima fasilitasi terbanyak di NTB pada 2026.
Dari total program yang berjalan, sebanyak 7 Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur akan menerima bantuan transfer dana langsung kepada masyarakat.
Untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan bagi kegiatan produktif, Iskandar menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan.
Sebanyak 144 pendamping disiagakan untuk mengawal keluarga penerima manfaat, membenahi tata kelola keuangan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal agar berdaya saing ekspor.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, OJK, dan DJPb atas kolaborasi dalam program tersebut.
Iskandar menambahkan, seluruh program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB saat ini diarahkan pada upaya penurunan angka kemiskinan.
Selain menuntaskan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah juga berupaya menekan angka kemiskinan absolut yang disebutnya berada di angka 11,17 persen atau sekitar 624.000 jiwa agar turun di bawah 10 persen.
Terkait kondisi makro ekonomi, ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,4 persen. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor pertambangan yang dinilai kurang inklusif bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, melalui dokumen RPJMD, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melakukan transformasi ekonomi secara bertahap dengan mengalihkan fokus pertumbuhan ke sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM.
Ia berharap seluruh langkah kolaboratif tersebut mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada 2029 demi kesejahteraan masyarakat NTB.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyampaikan dukungan terhadap program Desa Berdaya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang dinilai memiliki kekayaan sumber daya.
Menurutnya, semangat pengembangan potensi daerah tersebut sejalan dengan program Desa Berdaya.
Ia berharap melalui kegiatan Forum KSSK NTB 2026, para pelaku UMKM dapat membangun kesadaran dasar mengenai pengelolaan keuangan sehingga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat Forum KSSK NTB Tahun 2026 secara simbolis kepada Sekda Kabupaten Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, perwakilan UMKM Desa Berdaya Lendang Nangka, serta perwakilan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Pembukaan Forum KSSK NTB Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NTB, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Deputi Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, serta para pelaku UMKM Lombok Timur.
(Harianang).
