TOPIKterkini.com – KONAWE UTARA | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe Utara menggelar rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas pascakonflik antara PT Askon/Banko Resources (BKR) dengan masyarakat Desa Matarape serta warga di wilayah Kecamatan Wiwirano, Landawe, dan Langgikima, Senin (5/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Balai Kecamatan Langgikima itu menjadi langkah strategis pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah munculnya kembali konflik di kawasan lingkar tambang.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Konawe Utara, Dr. H. Ikbar, SH., MH., dan dihadiri Kapolres Konawe Utara AKBP Dr. Rico Fernanda, SH., S.I.K., MH., Dandim 1430/Konut Letkol Kav Kuswara, S.I.P., serta Kepala Pos Binda Konawe Utara Muh. Nur Hidayat Upik, S.T., M.Si.
Turut hadir Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua I DPRD Konawe Utara I Made Taribuana, S.Si., jajaran Forkopimda, para camat, kepala desa dan lurah, perwakilan perusahaan tambang, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda.
Dalam rapat tersebut, seluruh pemangku kepentingan membahas perkembangan situasi keamanan pascakonflik yang sempat terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bupati Konawe Utara menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sementara itu, Kapolres Konawe Utara AKBP Rico Fernanda menekankan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Menurutnya, setiap persoalan yang mengandung unsur pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah beredarnya hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi.
Forkopimda juga meminta para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk berperan sebagai cooling system di tengah masyarakat. Peran tersebut dianggap strategis dalam meredam potensi konflik sekaligus menjaga komunikasi yang baik antara warga, pemerintah, dan perusahaan.
Dalam evaluasi yang dilakukan, aparat keamanan menilai sejumlah isu masih berpotensi memicu gangguan Kamtibmas apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh. Beberapa di antaranya adalah persoalan kompensasi debu, sengketa lahan, serta isu keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di wilayah pertambangan.
Sebagai langkah antisipasi, TNI-Polri akan meningkatkan deteksi dini melalui peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, termasuk memperkuat monitoring serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Patroli gabungan juga akan terus dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan guna memastikan situasi tetap terkendali.
Forkopimda menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga iklim investasi yang kondusif di Konawe Utara.
Rapat yang berlangsung selama lebih dari satu setengah jam tersebut berakhir sekitar pukul 17.04 WITA. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (D).
