SULAWESI TENGGARA

Pemilik Pangkalan Mitan di Buton Utara Bantah Dugaan Pemuatan Ilegal, Sebut Informasi Hoaks

6
×

Pemilik Pangkalan Mitan di Buton Utara Bantah Dugaan Pemuatan Ilegal, Sebut Informasi Hoaks

Sebarkan artikel ini

TOPIKterkini.com – KENDARI | Pemilik pangkalan minyak tanah (mitan) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan aktivitas pemuatan minyak tanah secara ilegal di lokasi usahanya.

Dalam klarifikasinya, pemilik pangkalan dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan bahwa tidak pernah terjadi aktivitas pemuatan minyak tanah sebagaimana yang diberitakan atau diperbincangkan oleh sejumlah pihak.

Menanggapi keberadaan sebuah kendaraan roda empat yang terparkir di sekitar area pangkalan, ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi kosong dan tidak sedang melakukan aktivitas pengangkutan minyak tanah.

“Saya tegaskan bahwa informasi dan tuduhan adanya pemuatan minyak tanah itu sama sekali tidak benar. Yang ada di lokasi hanyalah jeriken-jeriken kosong yang terparkir bersama mobil tanpa muatan,” ujar pemilik pangkalan saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa jeriken-jeriken yang terlihat di sekitar lokasi merupakan barang lama milik pangkalan yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Menurutnya, keberadaan jeriken tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas penimbunan maupun distribusi minyak tanah secara ilegal.

“Itu semua jeriken kosong dan barang lama yang sudah tidak terpakai. Kalau ada yang menyebutkan terjadi pemuatan atau aktivitas mencurigakan di atas mobil, itu jelas keliru karena tidak ada aktivitas pemuatan apa pun,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihak pangkalan menegaskan bahwa kegiatan distribusi minyak tanah selama ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur operasional standar (SOP), serta ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pemilik pangkalan menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai belum melalui proses verifikasi dan konfirmasi langsung kepada pihak pengelola. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sekaligus merugikan nama baik usaha yang dikelolanya.

Melalui klarifikasi tersebut, ia berharap masyarakat, khususnya di Kabupaten Buton Utara, dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik, demi menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari kerugian bagi pihak lain. (D).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *