TOPIKterkini.com – KENDARI | Barisan Aktivis Nusantara (BANUSA) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menelusuri secara menyeluruh proses penerbitan status suspend terhadap PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) yang disebut telah terjadi sebanyak tiga kali. (10/11/2026).
BANUSA menilai, rangkaian keputusan tersebut perlu diusut, khususnya terkait mekanisme administrasi, pertimbangan teknis, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sorotan tersebut menguat setelah Kejagung RI dalam konferensi pers pada 6 November 2026 mengungkap keterkaitan enam perusahaan dengan Arif Kurniawan, sosok yang dikenal dengan julukan “Raja Nikel”. Keenam perusahaan tersebut yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Dalam keterangannya, Kejagung mengungkap bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut sebelumnya sempat ditolak karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penolakan tersebut kemudian dicabut dan kedua perusahaan disebut memperoleh status suspend hingga tiga kali.
Bagi BANUSA, perubahan keputusan tersebut menjadi persoalan penting yang perlu dijelaskan secara terbuka. Tidak hanya menyangkut hasil akhir, tetapi juga proses, dasar hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penerbitan keputusan.
Ketua Umum sekaligus Koordinator Pusat BANUSA, Andi Zulkifli, mengatakan penelusuran perlu diarahkan pada pejabat yang memiliki kewenangan pada periode diterbitkannya masing-masing keputusan suspend.
Ia menyebut Burhanuddin diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sultra hingga 27 November 2017. Sementara Andi Makkawaru menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM Sultra sejak November 2017 hingga Januari 2019.
Menurut BANUSA, rentang waktu tersebut perlu dicocokkan dengan tanggal penerbitan ketiga keputusan suspend, termasuk identitas pejabat yang memberikan persetujuan maupun menandatangani dokumen tersebut.
Apabila ditemukan irisan masa jabatan dengan proses penerbitan keputusan, hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami peran dan kewenangan masing-masing pihak.
Penelusuran juga dinilai perlu menyentuh jajaran teknis di lingkungan Dinas ESDM Sultra.
Nama Nining Rahmatia, yang disebut pernah menjabat Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta Muhammad Hasbullah Idris yang menjabat Kepala Bidang Minerba, turut menjadi bagian dari aspek administrasi yang perlu ditelusuri.
BANUSA menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan tuduhan keterlibatan dalam tindak pidana ataupun bentuk penetapan kesalahan.
Fokus yang ingin didorong adalah memastikan siapa yang melakukan verifikasi dokumen, memberikan pertimbangan teknis, menyusun rekomendasi, memberikan disposisi, hingga menyetujui dan menandatangani keputusan.
Selain menelusuri rantai kewenangan di lingkungan pemerintah daerah, BANUSA juga meminta Kejagung RI mendalami kemungkinan adanya komunikasi, intervensi, atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan proses administrasi PT BSJ dan PT KAA.
Menurut BANUSA, informasi mengenai keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan sebagaimana disampaikan Kejagung perlu menjadi salah satu pintu masuk untuk menguji kemungkinan hubungan antara kepentingan perusahaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
Meski demikian, BANUSA mengingatkan bahwa dugaan komunikasi, intervensi, maupun aliran dana tidak boleh langsung disimpulkan terjadi tanpa dukungan bukti yang sah.
Karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan melalui penelusuran dokumen perizinan, keterangan para pihak, rekam jejak komunikasi, serta transaksi keuangan apabila ditemukan indikasi yang relevan.
Andi Zulkifli meminta Kejagung tidak hanya berfokus pada perusahaan dan pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian administrasi yang melahirkan tiga kali status suspend tersebut.
“Yang harus dibuka adalah bagaimana keputusan itu bisa terbit sampai tiga kali. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan rekomendasi teknis, dan siapa yang mengambil keputusan akhir. Semua harus diuji berdasarkan dokumen dan kewenangan pada saat itu,” tegas Andi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri nomor dan tanggal setiap keputusan suspend, dasar hukum yang digunakan, dokumen evaluasi, rekomendasi teknis, disposisi pejabat, hingga identitas pihak yang menandatangani keputusan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan atau justru terdapat dugaan penyimpangan kewenangan yang menguntungkan kepentingan tertentu.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada perusahaan. Rantai keputusan di dalam birokrasi juga harus diperiksa. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutupnya.
BANUSA menegaskan, dorongan penelusuran terhadap sejumlah nama pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya mengurai rantai kewenangan dan memastikan transparansi proses administrasi pertambangan di Sulawesi Tenggara, bukan untuk menghakimi atau menetapkan kesalahan pihak tertentu.
Organisasi tersebut berharap Kejagung RI dapat mengusut persoalan ini secara objektif, profesional, dan transparan sehingga seluruh fakta di balik penerbitan tiga kali status suspend PT BSJ dan PT KAA dapat terungkap. (*)
