TOPIKterkini.com – KENDARI | Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengusut tuntas dugaan aliran dana dari jaringan bisnis pertambangan yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan kepada sejumlah pihak di Sulawesi Tenggara.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD PPWI Sultra, Karmin, S.H., saat berada di Kota Lampung dalam rangka mengikuti rangkaian Kongres dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 PPWI, 11 November 2026.
Karmin menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung yang sebelumnya dikabarkan telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi dan kantor pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis pertambangan Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan Raja Nikel.
Menurutnya, langkah penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ia meminta penyidik tidak hanya berhenti pada penggeledahan, tetapi juga menelusuri dugaan aliran dana, hubungan kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
“Kami dari DPD PPWI Sultra mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk membuka secara terang dugaan persoalan di sektor pertambangan ini. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Karmin. (13/11/2026).
Ia menambahkan, apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karmin juga meminta Kejaksaan Agung mendalami enam perusahaan yang disebut-sebut memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan Arif Kurniawan.
Berdasarkan informasi dan penelusuran awal tim PPWI Sultra, sejumlah nama perusahaan dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Di antaranya PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMID).
Karmin menyebut, berdasarkan riwayat perubahan kepengurusan perusahaan yang menjadi perhatian timnya, nama La Ode Darwin pernah tercatat menjabat sebagai direktur utama pada kedua perusahaan tersebut.
Pada PT Arga Morini Indah, La Ode Darwin disebut pernah menjabat sebagai direktur utama selama periode 2019–2023. Sementara di PT Arga Morini Indotama, ia disebut menduduki jabatan yang sama pada periode 2019–2025.
Selain kedua perusahaan tersebut, Karmin juga menyebut La Ode Darwin pernah memimpin PT Panca Logam Makmur (PLM) pada periode 2015–2018.
La Ode Darwin diketahui saat ini menjabat sebagai Bupati Muna Barat sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, Karmin menegaskan bahwa riwayat jabatan seseorang dalam suatu perusahaan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Karena itu, pihaknya meminta Kejaksaan Agung melakukan verifikasi secara mendalam terhadap dokumen perusahaan, hubungan afiliasi, transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
Ia menilai, penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat praktik pertambangan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, atau bentuk pelanggaran lainnya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pihak-pihak tertentu, sementara aktor lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh. Kami meminta Kejagung menelusuri seluruh mata rantai bisnis, termasuk dugaan transaksi keuangan dan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana,” ujarnya.
Karmin kembali menegaskan, seluruh pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab harus diproses secara hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
DPD PPWI Sultra berharap Kejaksaan Agung dapat mengungkap secara transparan persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut. Penegakan hukum di sektor pertambangan dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan, mencegah potensi kerugian negara, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Kami berharap Kejaksaan Agung mengusut persoalan ini sampai tuntas dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja,” pungkasnya. (D)
