TOPIKterkini.com – KENDARI | Alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar untuk rehabilitasi tiga pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Pelabuhan Amolengo, Torobulu, dan Baubau, mendapat sorotan dari Ketua Koordinator Divisi Hukum dan HAM GJPI DPW Sultra, Asraf.
Asraf mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan besaran anggaran pembangunan, tetapi juga harus terbuka mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaannya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rincian pagu tiga paket pekerjaan yang telah dipublikasikan, anggaran rehabilitasi Pelabuhan Torobulu tercatat sebesar Rp11.409.133.933, Pelabuhan Amolengo sebesar Rp6.900.838.000, dan Pelabuhan Baubau sebesar Rp8.056.046.000.
Jika dijumlahkan, total anggaran ketiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp26.366.017.933. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3,63 miliar dari angka Rp30 miliar yang selama ini diinformasikan kepada publik.
“Pertanyaannya, di mana peruntukan selisih anggaran tersebut? Apakah dialokasikan untuk jasa pengawasan, perencanaan, pekerjaan pendukung, atau terdapat paket kegiatan lain yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?” ujar Asraf. (14/11/2026).
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara harus memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai struktur anggaran rehabilitasi ketiga pelabuhan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.
“Kami mempertanyakan apakah Kepala Dinas Perhubungan telah menyiapkan penjelasan secara terbuka mengenai rincian anggaran Rp30 miliar tersebut. Mulai dari rincian pekerjaan, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, hingga mekanisme pengawasan proyek,” tegasnya.
Asraf menilai, transparansi merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan, terlebih ketika menyangkut penggunaan uang negara dalam jumlah besar.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menjadikan besarnya anggaran sebagai narasi keberhasilan pembangunan, tetapi juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap penggunaannya ketika masyarakat meminta penjelasan.
Selain persoalan anggaran, Asraf turut menyoroti kualitas pekerjaan rehabilitasi pelabuhan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi laut harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan penyeberangan.
Rehabilitasi pelabuhan, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada pembenahan bangunan terminal maupun penataan fasilitas fisik, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kalau anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan miliar rupiah, maka hasil pekerjaannya juga harus sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, agar memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Menurut Asraf, kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, sementara Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah terkait harus siap memberikan penjelasan teknis dan administratif mengenai pelaksanaan program tersebut.
Asraf turut merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, GJPI DPW Sultra mendesak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai alokasi anggaran rehabilitasi Pelabuhan Amolengo, Torobulu, dan Baubau.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran, termasuk penjelasan mengenai selisih sekitar Rp3,63 miliar antara angka Rp30 miliar yang diinformasikan kepada publik dengan total pagu tiga paket pekerjaan.
GJPI juga meminta agar informasi mengenai perusahaan pelaksana, nilai kontrak, spesifikasi pekerjaan, serta mekanisme pengawasan masing-masing proyek dapat diakses masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi diminta memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta standar kualitas pembangunan infrastruktur pelabuhan.
“Kami tidak menolak pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Justru kami ingin memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan,” jelas Asraf.
Ia menegaskan, anggaran pembangunan tersebut merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat diawasi oleh publik.
“Jangan hanya meminta masyarakat percaya terhadap angka Rp30 miliar. Berikan bukti, buka rincian, dan pertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran publik. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan pembangunan,” tutup Asraf.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait. Upaya konfirmasi oleh media ini belum memperoleh tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
