BUOL

Bupati Buol Pacu Pembangunan 2027, Targetkan 500 Keluarga Keluar dari Kemiskinan

6
×

Bupati Buol Pacu Pembangunan 2027, Targetkan 500 Keluarga Keluar dari Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

Topikterkini.com.|Buol – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026).

Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, sekaligus mempersiapkan kebijakan dan penganggaran pembangunan tahun 2027.

Bupati menegaskan bahwa rakor bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang kerja bersama untuk membahas persoalan daerah, menentukan prioritas, menyusun langkah konkret, serta memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas.

“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat kolaborasi.

Dalam arahannya, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah persoalan mendasar, yakni stunting, kemiskinan, pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Untuk mempercepat penurunan stunting, Bupati Bowo meminta pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memastikan data sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Pemutakhiran data ditargetkan tuntas dalam 14 hari dengan mencantumkan nama dan alamat sasaran, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta balita kekurangan gizi.

Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, kecamatan, desa/kelurahan, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan pada 2027 masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bupati menargetkan sebanyak 500 keluarga keluar dari kategori miskin pada 2027 melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta optimalisasi dukungan anggaran pusat dan daerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah dilayani melalui sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jangkauan sekitar 19.000 penerima manfaat dari target 52.000 orang.

Pemerintah daerah menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027 sehingga jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi 35.000 orang.

Di bidang ekonomi desa, dari total 115 desa/kelurahan di Kabupaten Buol, telah terbentuk 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bupati meminta pemerintah desa dan kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar pada 2027 seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha.

Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan potensi lokal.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat dapat menampung 3.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp250 miliar, yang akan dilengkapi layanan cuci darah dan layanan jantung.

Sementara untuk ketahanan pangan, pemerintah daerah menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027 sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare.

Pengembangan sektor pertanian tersebut harus didukung ketersediaan irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif untuk komoditas padi dan jagung.

Bupati meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana tersebut harus memuat jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target hasil, serta batas waktu pelaksanaan.

Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar proaktif memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Meski menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama periode 2025–2026, dukungan anggaran pusat dan provinsi yang masuk ke Kabupaten Buol dalam dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.

Dukungan tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” tegas Bupati Bowo.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa rakor bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mengidentifikasi perkembangan dan kendala dalam pelaksanaan program.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan sejumlah OPD, yakni Bappeda-Litbang terkait kemiskinan ekstrem, Sembilan Program Berani, dan Tujuh Program Buol Hebat; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penanganan stunting; Dinas Kesehatan terkait Cek Kesehatan Gratis; Dinas Koperasi dan UKM terkait Koperasi Merah Putih dan UMKM; Plt. Kabag Administrasi Pembangunan terkait MBG; Plt. Kepala Dinas Sosial terkait Sekolah Rakyat; serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait strategi ketahanan pangan.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap sinkronisasi program tidak berhenti pada kesepakatan di ruang rapat, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *