TOPIKterkini.com – KENDARI | Penanggung Jawab Aksi Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sulawesi Tenggara, Laode Muh Ahmad Syawal, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kepolisian Daerah (Polda) Sultra segera mengusut dugaan penyimpangan pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara, (20/11/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang mengungkap sejumlah persoalan dalam realisasi penyaluran benih kakao, meskipun anggaran pengadaan senilai Rp3.367.441.373 telah dibayarkan lunas.
Laode Muh Ahmad Syawal menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sebab, terdapat sejumlah persoalan mulai dari kekurangan jumlah benih yang disalurkan, benih mati yang belum diganti, ketidakjelasan distribusi benih pengganti, hingga denda keterlambatan yang harus diselesaikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Ketua Kelompok Tani CKR di Kecamatan Batu Putih mengaku hanya menerima 5.000 batang benih. Sementara itu, dokumen berita acara serah terima mencatat sebanyak 9.000 batang.
Dengan demikian, terdapat selisih kekurangan sebanyak 4.000 batang senilai Rp52.340.280 yang belum diterima kelompok tani hingga 11 April 2026.
Selain kekurangan penyaluran, BPK juga menemukan lebih dari 1.000 batang benih kakao dalam kondisi mati senilai Rp13.085.070 yang belum mendapatkan penggantian.
Persoalan serupa ditemukan pada Kelompok Tani TBL 1, dengan 494 batang benih mati senilai Rp6.464.024,58 yang belum diganti. Sementara pada Kelompok Tani MB, sekitar 450 batang benih mati senilai Rp5.888.281,50 juga belum mendapatkan penggantian.
BPK turut mencatat adanya benih pengganti yang disebut telah diterima oleh Mantri Perkebunan Kecamatan Wawo. Namun, bukti penyerahan benih pengganti tersebut kepada kelompok tani penerima tidak dapat ditunjukkan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dokumen administrasi dengan realisasi penyaluran di lapangan, termasuk tanggung jawab penyedia maupun pejabat terkait yang menyatakan pekerjaan telah selesai hingga dilakukan pembayaran secara penuh.
Tidak hanya itu, BPK juga mengungkap keterlambatan distribusi benih kakao sambung pucuk selama 67 hari kalender. Berdasarkan ketentuan kontrak, keterlambatan tersebut menimbulkan konsekuensi denda sebesar Rp225.618.572, dengan perhitungan 1/1.000 dari nilai kontrak per hari keterlambatan.
Keterlambatan distribusi disebut berkaitan dengan permintaan penundaan penyaluran akibat kondisi musim kemarau. Meski demikian, alasan tersebut dinilai tidak serta-merta menghapus kewajiban penyedia untuk memenuhi ketentuan kontrak maupun tanggung jawab pejabat terkait dalam memastikan penyelesaian kewajiban denda.
Atas berbagai temuan tersebut, AMPK Sultra berpandangan bahwa persoalan pengadaan benih kakao Kolut patut didalami melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Secara hukum, dugaan tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang ditemukan bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara.
Karena itu, AMPK Sultra mendesak Kejati Sultra dan Polda Sultra segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pimpinan CV WMC selaku penyedia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, distribusi, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri kebenaran jumlah benih yang telah disalurkan, kekurangan 4.000 batang pada Kelompok Tani CKR, benih mati yang belum diganti, serta keberadaan dan bukti penyerahan benih pengganti kepada kelompok tani penerima.
Selain itu, penyelesaian denda keterlambatan sebesar Rp225.618.572 harus dipastikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laode Muh Ahmad Syawal menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan berencana menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar seluruh dugaan penyimpangan dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi maupun jabatan apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, kami mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum dan ditetapkan sebagai tersangka apabila telah memenuhi unsur serta alat bukti yang cukup,” tegasnya.
Menurutnya, program pengadaan bibit kakao yang menggunakan uang negara seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi petani sebagai penerima bantuan, bukan sekadar dinyatakan selesai secara administratif.
“Program yang diperuntukkan bagi petani tidak boleh hanya terpenuhi di atas kertas, sementara hak kelompok tani masih dipertanyakan dan anggaran negara telah dibayarkan sepenuhnya. Persoalan ini harus dibuka secara terang dan dipertanggungjawabkan,” tutup Laode.











