BeritaDAERAHNTB

Lindungi Calon PMI dari Jeratan Tekong, Unit PPA Polres Lotim Gencarkan Sosialisasi

8
×

Lindungi Calon PMI dari Jeratan Tekong, Unit PPA Polres Lotim Gencarkan Sosialisasi

Sebarkan artikel ini

Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus diperkuat jajaran Polres Lombok Timur. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, kepolisian turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya TPPO serta pentingnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi.

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama tujuh hari, mulai 13 hingga 19 November 2026, pukul 09.00 Wita hingga selesai. Sosialisasi menyasar 400 orang yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

 

Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha melalui Kasat Reskrim AKP Arie Kusnandar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus TPPO.

 

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat ketika hendak bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

 

Sejumlah kendala yang disampaikan masyarakat di antaranya proses administrasi yang dianggap lama dan rumit, persyaratan yang ketat, biaya yang dinilai mahal, minimnya informasi, hingga pengaruh calo atau tekong yang justru berasal dari lingkungan keluarga maupun tetangga sendiri.

 

Selain itu, faktor ekonomi mendesak dan terbatasnya lapangan pekerjaan di desa turut menjadi alasan sebagian masyarakat memilih jalur keberangkatan nonprosedural.

 

Menanggapi persoalan tersebut, jajaran Satreskrim memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjadi PMI melalui jalur resmi pemerintah.

 

Sebab, keberangkatan secara prosedural memberikan sejumlah perlindungan, mulai dari terdaftar dalam sistem SISKOP2MI sehingga keberadaan dan negara tempat bekerja dapat diketahui, memperoleh kontrak kerja yang sah, hingga memiliki dasar hukum apabila hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh pemberi kerja.

 

PMI juga mendapatkan perlindungan asuransi, pelatihan keterampilan, serta akses untuk melaporkan persoalan yang dialami kepada perwakilan pemerintah Indonesia atau KBRI di negara tempat bekerja.

 

Petugas turut mengingatkan bahwa paspor merupakan dokumen penting yang harus tetap berada dalam penguasaan PMI dan tidak boleh disalahgunakan atau ditahan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.

 

Melalui kegiatan ini, Polres Lombok Timur berharap masyarakat semakin memahami risiko keberangkatan nonprosedural dan tidak mudah tergiur janji manis oknum perekrut yang belum jelas legalitasnya.

 

Langkah preventif tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa bekerja ke luar negeri harus ditempuh dengan cara yang aman, legal, dan memiliki perlindungan hukum.

 

Pesan yang ingin ditegaskan, mencari nafkah untuk keluarga adalah perjuangan mulia. Namun, keselamatan dan masa depan pekerja migran harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai harapan memperbaiki ekonomi justru berubah menjadi penderitaan akibat perdagangan orang.(TT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *