Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Dugaan sabotase yang melibatkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lombok Timur, L. Ahmadi, semakin memanas menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) yang direncanakan pada 10 November 2025.
Beberapa pengurus Kwartir Ranting (Kwarran) di Lombok Timur mengungkapkan dugaan adanya upaya sistematis dari Plt Ketua Kwarcab untuk memastikan bahwa hanya dirinya yang akan maju sebagai calon dalam Muscab tersebut.
Menurut sumber internal yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, dugaan sabotase ini melibatkan Plt Ketua Kwarcab dan oknum kepala sekretariat yang diduga bekerja sama untuk memanipulasi proses Muscab.
Salah satu cara yang diduga dilakukan adalah dengan memastikan agar hanya ada satu calon yang memperoleh dukungan mayoritas, yaitu Plt Ketua Kwarcab itu sendiri.
“Terjadi dugaan bahwa Plt Ketua Kwarcab ini berusaha menghalangi kandidat lain agar tidak mendapat dukungan yang cukup dari Kwarran. Ini jelas untuk memastikan bahwa dirinya yang akan terpilih tanpa ada pesaing,” ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Klaim Dukungan Wakil Bupati yang Dipertanyakan
Isu ini semakin panas setelah Plt Ketua Kwarcab, L. Ahmadi, mengklaim bahwa dirinya telah mendapat dukungan penuh dari Wakil Bupati Lombok Timur untuk kembali memimpin Kwarcab. Namun, klaim tersebut segera dipertanyakan karena tidak ada bukti resmi atau surat tertulis yang mendasari klaim tersebut.
“Mereka (Plt Ketua Kwarcab) mencoba memanfaatkan nama Wakil Bupati untuk mendapatkan dukungan di tingkat Kwarran, tetapi tidak ada bukti tertulis mengenai dukungan itu. Semua ini hanya klaim sepihak tanpa dasar yang jelas,” ujar seorang pengurus Kwarran yang menolak disebutkan namanya.
Sejauh ini, terdapat 21 Kwarran di Lombok Timur, dan informasi yang beredar menyebutkan bahwa hampir 90 persen dari Kwarran tersebut sudah memberikan dukungan kepada Plt Ketua Kwarcab. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa calon-calon lain tidak akan mendapatkan kesempatan yang adil untuk maju dalam Muscab.
Penyalahgunaan Wewenang dan Politik Tidak Sehat
Beberapa pengurus Kwarran menilai bahwa dugaan penyalahgunaan nama Wakil Bupati untuk kepentingan politik pribadi di Kwarcab menunjukkan praktik yang tidak sehat dan merusak integritas Gerakan Pramuka di Lombok Timur.
“Ini sangat tidak etis dan jelas bertentangan dengan semangat Gerakan Pramuka yang seharusnya berjalan dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Cara-cara seperti ini hanya untuk menyingkirkan calon lain yang seharusnya punya hak yang sama,” kata sejumlah pengurus Kwarran yang merasa terhalang oleh manipulasi dukungan tersebut.
Bantahan dari Ketua Kwartir Masbagik
Terkait dengan isu ini, Ketua Kwartir Masbagik, Mahsun, segera memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa nama Wakil Bupati Lombok Timur telah dijual untuk kepentingan politik dalam Kwarcab.
“Saya sendiri yang menghadap langsung kepada Wakil Bupati, bukan beliau yang memanggil saya. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Plt Ketua Kwarcab menjual nama Wakil Bupati untuk meraih dukungan,” ujar Mahsun dengan tegas.
Mahsun juga menambahkan bahwa dirinya sempat berbicara langsung dengan Wakil Bupati dan menanyakan kemungkinan beliau maju dalam Muscab. “Pak Wakil Bupati menjelaskan bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar, siapapun bisa maju, dan beliau tidak memiliki masalah jika ada yang ingin mencalonkan diri,” lanjutnya.
Dengan pernyataan ini, Mahsun berharap agar semua pihak dapat menghentikan spekulasi yang tidak berdasar dan menegaskan bahwa proses Muscab harus berlangsung secara adil dan demokratis.
Kontroversi terkait dugaan manipulasi dukungan dan penyalahgunaan nama Wakil Bupati ini semakin memperkeruh situasi menjelang Muscab Kwarcab Lombok Timur.
Meski telah ada bantahan, isu ini menimbulkan ketegangan di kalangan pengurus Kwarran dan menjadi sorotan dalam internal Gerakan Pramuka di daerah tersebut. Muscab yang akan digelar pada 10 November mendatang diharapkan bisa berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi demi masa depan Gerakan Pramuka Lombok Timur.(TT).
