Topikterkini.com. JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Hal tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Ossy menyebut terdapat tiga bentuk dukungan utama dari Kementerian ATR/BPN, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses ini akan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar keduanya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy memastikan pihaknya siap memberikan dukungan penuh guna kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perlindungan wilayah pesisir serta pembangunan ekonomi nasional.
(Nanang).
