Topikterkini.com.|Buol – Pemerintah Kabupaten Buol bergerak cepat menindaklanjuti komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait penataan dan pengamanan aset daerah dengan menggelar rapat tindaklanjut Penandatanganan penyelesaian aset Pemda Buol, Provinsi Sulteng, di Ruang Rapat Bupati Buol pada Selasa (4/8/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo didampingi oleh Wakil Bupati Buol, Moh Nasir DJ Daimaroto serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buol, Moh Yamin Rahim.
Dalam arahannya, Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa penataan dan penyelesaian sengketa aset milik daerah merupakan langkah krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kerjasama dengan KPK menjadi landasan hukum dan dorongan kuat bagi Pemkab Buol untuk inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh barang milik daerah.
”Penyelesaian aset bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kita kepada negara dan masyarakat. Semua aset daerah, baik berupa tanah maupun bangunan, harus memiliki legalitas yang jelas dan terdata secara tertib,” ujar Bupati Buol dalam rapat tersebut.
Sebagai langkah konkret dari pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Buol secara resmi membentuk Tim Penyelesaian Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah Bermasalah. Tim khusus ini nantinya bertugas untuk Inventarisasi dan Identifikasi Melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset tanah maupun bangunan milik Pemda yang terindikasi bermasalah, tumpang tindih, atau belum tersertifikasi.
Penyelesaian Sengket Menyusun langkah-langkah persuasif maupun hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan.
Mempercepat proses sertifikasi aset bekerjasama dengan instansi pertanahan terkait guna mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang.
Melalui pembentukan tim ini, Pemkab Buol optimistis proses penyelamatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Buol dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPK RI.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut para jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.***
