Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur turun langsung ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas usaha tambang pasir atau galian C,Rabu,11/11/2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha agar lebih tertib dalam memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
Kepala DPMPTSP Lombok Timur, Sosiawan Putraji, mengatakan kegiatan monitoring tersebut tidak hanya bertujuan melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai mekanisme dan tata cara pengurusan izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, meskipun kewenangan perizinan usaha pertambangan galian C bukan berada di tingkat kabupaten, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan memfasilitasi pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perizinannya.
“Kami turun ke lapangan untuk menyampaikan kepada pelaku usaha agar tertib perizinan berusaha. Kami juga berdiskusi mengenai tata cara mengurus izin usaha,” jelas Sosiawan.
Selain edukasi perizinan, DPMPTSP juga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar operasional, kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di sekitar lokasi penambangan.
Sosiawan menambahkan, sebagai bentuk kemudahan pelayanan, DPMPTSP Lombok Timur berencana membuka gerai layanan konsultasi perizinan pertambangan galian C di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pihaknya juga akan memfasilitasi dan mengoordinasikan proses konsultasi perizinan dengan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin tersebut.
Melalui monitoring dan fasilitasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap seluruh pelaku usaha tambang pasir semakin memahami kewajiban perizinan, menjalankan aktivitas sesuai aturan, serta memperhatikan dampak lingkungan.
Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Lombok Timur diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi bagi daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum maupun kelestarian lingkungan.
(Hairil).
