BATAM. TOPIKTERKINI.COM – Pelabuhan Rakyat (Pelra) Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang semestinya menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat pesisir, kini disorot tajam. Fasilitas publik tersebut diduga kuat telah beralih fungsi menjadi “jalur tikus” sekaligus dermaga siluman bagi lalu lintas barang ilegal bernilai miliaran rupiah setiap malam.
Ironisnya, praktik bongkar muat yang diduga melanggar hukum ini sudah lama sekali berlangsung secara terbuka hampir setiap malam, memicu pertanyaan besar publik mengenai fungsi pengawasan dan integritas aparat kepabeanan, khususnya Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Pola “Tutup Portal” untuk Rakyat, Buka Karpet Merah untuk Mafia
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan dan keluhan warga setempat, terdapat pola mencurigakan yang berulang setiap malam di kawasan Pelabuhan Tanjung Riau. Menjelang pukul 19.30 WIB hingga dini hari, truk-truk lori roda enam berukuran besar mulai hilir mudik memasuki area dermaga.
Begitu armada pengangkut barang tiba, portal kecil di akses masuk pelabuhan langsung ditutup dan dijaga ketat. Warga sekitar, nelayan, hingga pemancing yang biasa beraktivitas dilarang keras melintas.
“Kalau kami masyarakat biasa mau masuk, ditanya macam-macam, mau apa dan mau ke mana. Tapi begitu tengah malam kapal-kapal muatan bersandar dan truk lori masuk, portal ditutup untuk warga dan aktivitas mereka berjalan mulus tanpa ada yang memeriksa,” ungkap salah seorang warga pesisir yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Ragam Komoditas dan Ancaman Kebocoran Negara
Aktivitas bongkar muat di bawah kegelapan malam tersebut disinyalir melibatkan kapal-kapal kayu maupun kapal motor yang membawa berbagai komoditas strategis tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Barang-barang yang diduga keluar-masuk melalui jalur ini meliputi beras, gula, rokok non-cukai, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), berbagai jenis barang elektronik,hingga barang kiriman jasa titipan (jastip) dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam menuju daerah pabean lain di berbagai pulau di Kepulauan Riau dan berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Keluarnya barang dari kawasan bebas Batam tanpa pungutan bea masuk dan pajak secara langsung menggerogoti penerimaan negara. Di sisi lain, para pelaku usaha legal yang taat membayar pajak dan mengurus perizinan resmi kini tercekik oleh persaingan tidak sehat akibat membanjirnya barang selundupan di pasaran. Lebih jauh lagi, longgarnya pengawasan di dermaga rakyat seperti Tanjung Riau membuka celah yang sangat berbahaya bagi masuknya barang terlarang seperti narkotika.
Sorotan Tajam ke Bea Cukai Batam: Lalai atau “Masuk Angin”?
Terbukanya aktivitas bongkar muat skala besar yang berlangsung rutin setiap malam memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin mobilisasi puluhan truk lori dan sandarnya kapal-kapal pengangkut barang di Tanjung Riau bisa luput dari radar intelijen dan patroli laut Bea Cukai Batam.
Ketiadaan penindakan tegas di lokasi memicu dugaan kuat adanya pembiaran sistematis, bahkan tudingan bahwa oknum aparat tertentu turut membekingi kelancaran operasi jaringan mafia pelabuhan tersebut. Jika aparat kepabeanan sigap menindak penyelundupan skala kecil di perairan lepas, kebisuan terhadap aktivitas terang-terangan di dermaga Tanjung Riau menjadi sebuah anomali yang sulit diterima akal sehat publik. Dari investigasi yg dilakukan oleh grup media ini ada beberapa nama pengusaha yang sudah lama mengendalikan kegiatan pengiriman barang – barang illegal tersebut adalah dengan inisial A , IC , D dan AU.Menanggapi hal ini, DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau lewat Ketuanya, Leo Nazara, menegaskan bahwa praktik pembiaran di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum dan wibawa negara di wilayah perbatasan.
“Ini sudah bukan lagi rahasia umum, melainkan kejahatan terstruktur yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah setiap malam.Jika aktivitas bongkar muat skala besar dengan puluhan truk bisa berlangsung mulus setiap malam tanpa tersentuh, patut diduga kuat ada oknum aparat yang bermain mata atau membekingi para pemain berinisial A, IC, D, dan AU tersebut,” ujar Leo Nazara dalam keterangannya.
Leo mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum dari Mabes Polri, serta Satgas Pemberantasan Penyelundupan untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak dan audit investigatif terhadap kinerja KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.
“Jangan sampai Bea Cukai hanya tajam ke bawah kepada masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro, tetapi tumpul dan tutup mata terhadap mafia pelabuhan yang jelas-jelas merusak tata niaga nasional. Namun jikalau ini sengaja dibiarkan atau terkesan dipelihara secara berjamaah untuk merugikan rakyat dan masyarakat maka lebih baik saja di legalkan dan dibuat pengumuman bahwa bilamana mau mengirim segala jenis barang ilegal dan terhindar dari pajak, silahkan lewat pelabuhan rakyat Tanjung Riau tentu aman lancar dan terjamin , ” Ucapnya dengan kecewa.
Part I
Ver
Bersambung…
