Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur, polemik persyaratan pencalonan kembali mencuat.
Forum Rakyat Bersatu (FRB) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk membatalkan pencalonan calon kepala desa (Cakades) yang menggunakan surat keterangan (suket) sebagai syarat pencalonan.
Menurut Ketua FRB Lombok Timur, Eko Rahadi, penggunaan suket tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinilai melanggar putusan Mahkamah Agung (MA).
Ia menegaskan, syarat pencalonan kepala desa harus mengacu pada dokumen resmi yang sah secara hukum, bukan suket yang sifatnya sementara dan dapat menimbulkan multitafsir.
“Tidak boleh, dia melanggar keputusan MA. Gibran saja suketnya dibatalkan, tidak boleh calon (menggunakan suket),” kata Eko saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia mencontohkan pembatalan suket yang terjadi pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai preseden bahwa aturan harus ditegakkan secara sama tanpa pandang bulu.
Menurut Eko, apabila penggunaan suket dibiarkan dalam kontestasi Pilkades, hal itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dan membuka ruang bagi calon yang tidak memenuhi syarat secara administratif untuk tetap melaju.
“Kalau ini dibiarkan, kan tidak benar. Aturan harus sama untuk semua. Jangan sampai ada calon yang diloloskan hanya karena menggunakan suket,” ujarnya.
Ia meminta Dinas PMD Lombok Timur sebagai instansi pembina dan pengawas Pilkades untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh berkas Cakades yang menggunakan suket.
Eko menyebut, jumlah Cakades yang diduga menggunakan suket tidak sedikit. Ia menilai kondisi tersebut harus segera diperbaiki demi menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.
“Banyak Cakades gunakan suket harus dibatalkan. Ini bentuk demokrasi yang harus diperbaiki demi masa depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, FRB akan terus mengawal proses verifikasi tersebut dan tidak segan melakukan aksi unjuk rasa apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Kita minta PMD (bertindak). Kita akan demo kalau tidak (dibatalkan),” katanya.
Persoalan suket bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan desa. Eko menilai, kepala desa yang terpilih melalui proses yang cacat secara administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari dan merugikan masyarakat.
“Pemilihan kepala desa ini menentukan masa depan desa. Kalau sejak awal syaratnya sudah bermasalah, bagaimana mau memimpin dengan baik? Makanya harus dibenahi dari sekarang,” ujarnya.
Ia berharap Dinas PMD bersikap tegas dan transparan dalam mengumumkan hasil verifikasi berkas, sehingga publik dapat mengawasi dan memastikan tidak ada calon yang lolos dengan cara yang tidak sesuai aturan.
(Hairil).
