Semboyan “Tiada Hari Tanpa Berita” Merupakan tuntutan full time informasi, untuk kebutuhan dan kepentingan publik.
Melirik UU pokok Pers no: 11 tahun 1966 dan UU pokok Pers no 4 tahun 1967 kala itu mengalami ter-pelintar/pelintir lalu UU pokok Pers no 21 tahun 1982, dimana 1perusahan Pers wajib memiliki surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP). Dimana
hanya satu organisasi profesi Pers (PWI) untuk gabung sangat sulit, dan insan Pers banyak mengalami kehilangan pekerjaan karena medianya di bredel oleh pemerintah.
Lalu Undang Undang Pokok Pers nomor: 40 tahun 1999 di tandatangani oleh Presiden BJ Habibie. Perusahan media muncul bagaikan jamur di musim hujan. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Pers bersama Dewan Pers tahun 2006 merubah kode etik wartawan jadi kode etik jurnalistik.
Perusahan Pers media cetak, (koran, tabloid, majalah), dan media elektronik radio, TV, kini tergeser oleh hand phone Android. Sekitar tahun 2019 bermunculan beragam informasi, kemasan Pers (media massa) dan Netizen (media sosial). Tersebar luasnya informasi tampa batas, dan berseliweran pandangan narasi, opini, tentunya fungsi serta peranan Pers sangatlah di butuhkan guna mengganjal berita hoax, isyu negatif, membingungkan masyarakat.
Diketahui sejak peringatan HPN 2020 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Kepala Negara berharap organisasi Pers telah di kukuhkan menjadi pilar Demokrasi.
Berikut HPN tahun 2021 di Bengkalis Propinsi Riau juga pesan hal yang sama, lalu
HPN 2022 di Kota Kendari Sulawesi Tenggara di sampaikan pula Demokrasi empat pilar adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi profesi Pers.
Olehnya, di tahun 2023 ini, sudah saatnya rekan Pers punya nyali membangun jiwa independen. terapkan secara profesional kinerja liputan dan proporsional sajian berita.
Tugas jurnalistik punya tanggung jawab wajib hukumnya mengandung unsur mendidik, menghibur dan kontrol sosial dengan mempedomani
Kode Etik Jurnalistik.









