Laporan Jurnalis Sumatra Utara: Fajar Hulu
TOPIKterkini.com, Gunungsitoli – Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa menyerukan kepada pemerintah agar menunda konversi minyak tanah ke gas alam di pulau Nias hingga PLN dapat menerangi 100 persen rumah di kepulauan Nias, penundaannya jangan hanya sampai bulan Juni seperti surat saudara walikota kepada pemerintah pusat, ini namanya tergesa-gesa dan tidak ada kajian kepada kebutuhan rakyat.
Politisi partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa Nias ini belum merdeka dari listrik, pemerintah harus melihat dengan cermat bahwa penerangan di pulau Nias belum seluruhnya masuk ke desa-desa. Minyak tanah adalah sarana untuk penerangan dengan memakai lampu petromak dan lampu yang memakai minyak tanah lainnya, jika harga mitan tidak subsidi maka rakyat Nias semakin sulit kehidupannya.
Kota Gunungsitoli belum seluruhnya menikmati layanan PLN, kami terus mengingatkan saudara Manager PLN Nias agar segera memasang listrik di sejumlah desa di kota Gunungsitoli namun hingga saat ini belum terlayani bahkan akhir -akhir ini lampu sering padam.
“Kami mengingatkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar tidak memaksakan konversi mitan ke gas sampai PLN menerangi seluruh desa di kepulauan Nias”.
Tambahnya, Saya tidak habis pikir kajian pemerintah pusat pada penerapan konversi ini di kepulauan Nias. Saya ingatkan bahwa bapak presiden Jokowi adalah pemenang mutlak pulau Nias pada tahun 2014, jangan sampai masalah minyak tanah ini akan berdampak pada pemilu mendatang.
Selain itu kaum Kapitalis di Pulau Nias juga bermain dalam bara panas ini dengan mengharap untung besar, menurut pantauan di Nias ada 2-3 agen LPG dimana mereka mencoba meraup keuntungan yang besar saat ini, karena banyak pangkalan yang kecewa dengan Agen tersebut dan disinyalir ada permainan kotor antara Agen dan oknum Pertamina.
Harga LPG di Nias jika dengan harga jual 30.000 sd 40.000 tentunya bukan lagi harga subsidi. Tetapi pangkalan gas yang selama ini, juga sebagai penyalur minyak tanah tidak bisa berbuat banyak karena harga dari Agen berkisar 27-30 ribu per tabung untuk isi ulang.
Harga yang tinggi dari agen secara otomatis menaikan harga jual di tingkat pangkalan. Menurut pengamatan bahwa salah satu agen UD M
melakukan kutipan yang menurut beberapa pangkalan tidak masuk akal, dimana untuk menjadi pangkalan kepada UD M, para calon anggota di kutip uang 5 juta rupiah, dengan alasan penyedian timbangan, plakat, dan APAR yang di total biaya tidak sampai 2juta rupiah sedangkan Agen lain tidak mengutip biaya tersebut.
Dengan demikian UD.M menjadikan lahan untuk meraup untung dengan membuka penyalur sebanyak banyak nya, tanpa mempertimbangkan ketentuan dari pertamina bahwa syarat penggudangan pangkalan/penyalur harus permanen, berventilasi, dan gudang harus tinggi dari permukaan tanah dan minimal stok tabung 250 buah, asal ada uang daftar 5 jt semua bisa jadi pangkalan.
Selain itu tingginya harga tabung beserta isi yg berkisar 190rb yg wajib dibeli dari agen ini yg mengakibatkan modal kerja penyalur tinggi, dimana menurut pantauan harga tabung beserta isi dari pertamina kisaran Rp 150 rb, dengan harga ini bisa di hitung berapa milyar yang di dapat kaum kapitalis tersebut dengan keuntungan selisih harga puluhan ribu tabung yg dijual.
Kami juga mengingatkan pemerintah kota Gunungsitoli dalam pemberian izin kepada agen maupun pangkalan, jangan main mata dengan menutupi segala kelemahan, baik kepemilikan gudang dan persyaratan lainnya, gudang harus jauh dari lingkungan padat penduduk, ketersediaan sarana lainnya termasuk luas gudang agen dan pangkalan serta pemberian IMB untuk pembangunan gudang agar memperhatikan tata ruang wilayah.
Kami mengamati, ada sejumlah UD yang sedang meloby izin kepada pemkot Gunungsitoli, peran penegak hukum sangat penting dalam mengawal persoalan ini dengan mengumpulkan data dan persyaratan keagenan dan pangkalan.
