oleh

Pelanggaran Administrasi Dana Kampanye, Sanksinya Peserta dapat Didiskualifikasi

Laporan Jurnalis Bantaeng : AM Dg Nappa

TOPIKterkini.com—Bantaeng—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng gelar kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum pada Pemilu Serentak 2019. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Hotel Ahriani Jln Raya Lanto, Selasa 19 Maret 2019.

Ketua Bawaslu Muh. Saleh dalam sambutannya saat membuka berharap kepada peserta kegiatan yang dihadiri Leasion Officer (LO) dari Peserta Pemilu agar selepas dari Kegiatan pada hari ini bisa mensosialisasikan di jajaran masing-masing terkait Undang-undang Pemilu khususnya pelaksanaan Produk hukum pada Pemilu tahun 2019.

Selain itu Saleh juga berharap kasus pidana Pemilu yang telah diselesaikan sampai Peradilan menjadi perkara yang terakhir. “Bukan yang patut kami banggakan jika banyak kasus yang ditangani Bawaslu semoga kasus itu yang terakhir”harap Saleh. Dengan banyaknya pelanggaran lanjut Ketua Bawaslu menjadi suatu kegagalan kami melakukan pencegahan, “kami bangga apabila bisa melakukan pencegahan dan tidak bangga apabila memproses suatu kasus, dimana hal tersebut menjadi kegagalan pada sistem pencegahan”tuturnya.

Kapolres Bantaeng AKBP Adip Rojikan, SIK., MH. Pada materinya lebih menekankan kepada Peserta Pemilu agar taat aturan yang telah ditentukan, Kapolres juga mencontohkan syarat ketika akan melakukan kegiatan kampanye, kiranya LO dari peserta pemilu yang mengurus ijin mengawalnya sampai terbitnya STTP kampanye.

“Suatu kewajiban bagi para peserta Pemilu untuk mengetahui mana yang salah dan tidak melanggar UU Pemilu, dimana pihak Kepolisian dan Bawaslu bertindak sebagai wasit. Pihak Kepolisian akan bertindak apabila kasus tersebut masuk dalam tindak pidana”Jelas Adip

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bantaeng Suwarni, SH. Dalam paparan singkatnya menilai potensi tindak pidana pemilu yang cukup tinggi terbukti dengan kasus yang ditangani Kejaksaan telah ditintak lanjuti 2 perkara pidana pemilu yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Bantaeng. lain halnya yang dikatakan rekannya Kasi Datun Agung,SH. Justru memberi Apresiasi kepada Peserta Pemilu Pipres yang telah membangun kebersamaan. “Diperlukan kebersamaan semua peserta Kampanye agar tidak melibatkan ASN maupun Perangkat Desa, agar Demokrasi ini tidak tercederai dengan hal-hal yang menjadi pelanggaran dalam melaksanakan kampanye”Jelas Agung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bantaeng yang diwakili Kasubag Hukum Mahbub Alimuhyar mengingatkan jika tahapan pemilu yang ditandai dengan dimulainya kampanye rapat umum maupun kampanye melalui media massa, media elektronik maupun daring dan sampai sejauh ini keberadaan jajaran institusi hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan terasa bagi jajaran penyelenggara.

“Saat ini kita berada dipenghujung tahapan, sampai sejauh ini penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, dukungan dari pihak institusi hukum patut disyukuri dan kami memberi Apresiasi yang tinggi atas kehadiran Polisi dan institusi Hukum lainnya yang sangat terasa bagi penyelenggara” kata Mahbub.

Ketua Bawaslu Muh. Saleh mengawali Materinya tentang teknis penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun2018. Saleh juga mengingatkan kepada peserta pemilu terkait pelanggaran administrasi dana kampanye dapat berimplikasi diskualifikasi bagi peserta calon legislatif, ujar Saleh mengingatkan.

Berbeda pada pemilu sebelumnya, pelanggaran administrasi berujung pada rekomendasi ke KPU. Undang-undang Pemilu sekarang, lanjut Saleh memberi Kewenangan kepada Bawaslu melakukan sidang Adjudikasi dan berujung pada putusan, kewenangan ini disebutkan dalam UU No 7/Thn 2017 Pasal 95. “Kewenangan yang diberikan Undang-undang telah pernah dilakukan Bawaslu beberapa waktu lalu, pada sengketa antara PDIP dan KPU”Jelas Saleh. (Ar)

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed