Laporan Jurnalis Sultra: Anton
TOPIKterkini.com, BUTON TENGAH – Menanggapi sorotan warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Jumat (05/04/2019), terkait pengelolaan anggaran BUMDes, Mantan Kades Lowulowu, Muslimin Rifaai saat ditemui awak media mengatakan bahwa kepengurusan BUMDes mulai dibentuk tahun 2015, namun dana BUMDes baru cair pada 2016.
“Di perubahan 2016 itu Rp 50 juta untuk pengadaan kursi, tahun 2017 sekitar Rp 70 juta anggaran BUMDes, dan itu disimpan pinjamkan ke masyarakat, ada dokumennya masyarakat yang meminjam, tapi dana itu macet,” kata Muslimin Rifaai saat ditemui awak media.
Diungkapkan pula, tahun 2018 pihak Kabupaten memberikan teguran, sehingga kegiatan simpan pinjam mulai dihentikan.
“Di tahun 2018 itu jabatan saya berakhir di bulan April dan sudah diberikan dalam bentuk fisik, tidak boleh lagi ada simpan pinjam. Pada tahun 2018 itu saat perancangan APBDes masih ada saya, setelah dananya keluar sudah bukan saya lagi yang menjabat Kades,” ungkapnya.
Mantan Kades Lowulowu ini juga memaparkan, anggaran BUMDes selalu diamankan di rekening Desa. Hal ini dikarenakan, para pengurus BUMDes tidak mau mengelola kegiatan di Desa.
“Pengurus BUMDes itu ada beberapa orang, tapi terus terang saja mereka hanya nama, tapi kalau disuruh untuk mengelola apa segala mereka tidak mau, terpaksa dananya selalu diamankan di Bank di rekening Desa,” paparnya.
Saat ditanya terkait SK pengurus BUMDes, Muslimin menjawab bahwa sesuai peraturan Desa, ia telah menerbitkan SK pengurus BUMDes dan diarsipkan dalam satu jilid dokumen di kantor Desa Lowulowu.
“Pengurus BUMDes itu ada SK nya, sesuai dengan peraturan Desa, pokoknya hanya melengkapi supaya ada BUMDes di Lowulowu itu, tapi pada akhirnya berpulang ke Bendahara Desa karena tidak jalan BUMDesnya,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditemui awak media Bendahara BUMDes, Sarsina membantah pernyataan mantan Kades Muslimin Rifaai terkait SK pengurus BUMDes.
“Kami tidak ada SK dan kami tidak dikasih, kalau mau tanyakan programnya BUMDes saya juga tidak tahu menahu, karena tidak pernah ada konfirmasi dari pihak Pemerintah Desa,” ucapnya.
Bahkan, saat ditanya tentang besaran anggaran BUMDes Lowulowu, Sarsina menuturkan bahwa, meskipun ia menjabat bendahara BUMDes tetapi dirinya mengaku tidak mengetahui anggaran masuk maupun keluar. Salah satu faktornya, karena tidak adanya nomor rekening BUMDes ditangannya.
“Saya tidak mau juga bohong-bohong, saya tidak tahu juga itu SK, harus jujur lah, semua kita pengurus BUMDes tidak dikasih SK. Seandainya saya terima dana, pasti saya juga terbuka sama masyarakat,” pungkasnya.
Publisher: Darman
