Mahasiswa & Pemuda Butur, Bentuk Aliansi Pengontrol Anggaran Desa

Laporan Jurnalis Sultra : Asjun

TOPIKterkini.com, Buranga (Butur) — Sekelompok mahasiswa dan pemuda Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), menginisisasi gerakan peduli desa melalu Aliansi Mahasiswa, Pemuda Pecinta Desa Butur (AMPPEDA BUTUR) yang di ketuai oleh Jean Arsat dan sekretaris Rudin M.

Ketua AMPPEDA BUTUR, Jean arsat, menerangkan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol mahasiswa dan pemuda butur terhadap penggunaan anggaran desa sesuai nawa cita Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

“Penggunaan DD maupun ADD setiap desa di Buton Utara perlu kontrol sosial dari pemuda dan mahasiawa. Tujuannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa”. Pungkasnya (15/05)

Lanjut Jean, tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.

“Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa mulai penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri”.

Olenya, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di optimalkan untuk kepentingan masyarakat.

“Pengelolaan anggaran desa berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas akan mengoptimalkan manfaat DD/ADD agar kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola kepemerintahan desa dijalankan dengan baik”.

Mahasiswa dan pemuda menginisiasi gerakan ini setelah mencermati dan melihat kondisi desa-desa di buton utara.

“Buton utara adalah salah satu kabupaten yang banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desanya. Hal itu telah kami cermati dan kami lakukan dengan langkah-langkan investigasi lapangan”.

Rudin M sekretaris juga menambahkan, beberapa desa di butur telah di investigasi pengelolaan anggaran desanya.

“Sebelumnya kami telah melakukan pemantauan dan investigasi terkait pengelolaan DD/ADD di beberapa desa yang ada di butur. Hampir semua yang kami pantau terdapat kejanggalan bahkan terindikasi terjerat tindak pidana korupsi”. Tutur Rudi

Bahkan juga ada beberapa desa yang di duga fiktif dalam program desanya.

“Juga kami temukan ada dugaan program fiktif di dalam dokumen APBDes beberapa desa dibutur salah satunya di desa Wasalabose Kec. Kulisusu Kabupaten Buton utara terkait beberapa kegiatan dalam bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan pemberdayaannya”.

AMPPEDA BUTUR, rencananya akan menindaklanjuti desa Wasalabose sampai ke ranah hukum.

“Indikasi korupsi di desa wasalabose ini akan kami laporkan ke penegak hukum. Ini merupakan langkah awal untuk presuer kami terhadap para kepala desa yang mencoba bermain-main dalam penggunaan anggaran desa”

Seluruh kecamatan yang ada di buton utara akan dipantau pengelolaan anggaran desanya.

“Enam Kecamatan di Butur akan kami presuer terus sampai clear and clean dari tindakan KKN”. Tutup Rudi

Publisher : Darman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *