Warga Desa Lemo Ea Berunjuk Rasa di Kantor DPMD Butur, Kades Beri Tanggapan Positif

oleh -

TOPIKterkini.com, Butur – Beberapa warga Desa Lemo Ea, menggelar unjuk rasa (Unras) di Kantor Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara. (21/6/19).

Unjuk rasa tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar oleh puluhan masyarakat Desa Lemo Ea, massa aksi menuntut dugaan penyalahgunaan anggaran desa di Desa Lemo Ea, Kabupaten Buton Utara.

“Adapun proyek yang dinilai bermasalah dan tidak bermamfaat antara lain, SPAM (Sistem Prasarana Air Minum), Pengelolaan Bumdes dan Pengangkatan serta pemberhentian aparat desa diduga tidak sesuai mekanisme dan prosedural”

Massa aksi (masyarakat) Desa Lemo Ea, mendesak Inspektorat dan DPMD untuk menindak lanjuti terkait tuntutan kami,” kata salah satu warga Desa Lemo Ea, kepada media TOPIKterkini.com.

Sementara itu, Kepala Desa Lemo Ea, Abdul Naseng, memberi tanggapan positif terhadap massa aksi tersebut. Menurutnya, gerakan itu merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat terhadap sistem pemerintahan di desa.

“Saya menilai aksi yang di lakukan masyarakat saya adalah hal yang sangat positif, sebab itu akan membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran di desa,” Ungkap Abdul Naseng

Lanjutnya, demo itu baik, asal murni penyampaian aspirasi dan bukan karena faktor muatan politik di dalamnya. Aksi yang dilaksanakan cukup meresahkan di beberapa subtansi, namun berjalan aman dan tidak ada masalah. Ucap Kades Lemo Ea.

“Soal program SPAM tahun 2018, kami hanya bisa menganggarkan untuk biaya pemasangan Pipa Induk dan selanjutnya di tahun anggaran 2019, kami sudah anggarkan lagi untuk melanjutkan program SPAM. Supaya air segera dapat mengalir kerumah-rumah masyarakat, jadi saya pikir tidak ada masalah,” tutur Kades Lemo Ea, Abdul Naseng

Selain itu, Abdul Naseng mengaku telah mengeluarkan dana pribadi untuk pembelian Pipa. Jadi sudah ada titik yang di aliri air untuk keperluan secara umum agar masyarakat bisa memanfaatkan itu sambil menunggu air masuk ke rumah-rumah,” Ungkapnya

Selanjutnya, mengenai BUMDES itu kita bentuk tahun 2018, tetapi pengelolaan BUMDES masih kekurangan SDM sehingga tidak berjalan dengan baik seperti Ketuanya mengundurkan diri. Dan untuk anggaran tetap ada disimpan di rekening.

Sedangkan, pengangkatan dan pemberhentian aparat desa itu adalah hak progratif Kepala Desa, tetapi melalui evaluasi kinerja. SK aparat itu berlaku selama satu tahun, tertanggal 31 desember SK itu sudah berakhir sehingga Kepala Desa bisa mengangkat dan memberhentikan aparat berdasarkan SK baru, tetapi saya tetap melalui evaluasi kinerja. terangnya

“Kami sebagai pemerintah desa berharap, agar masyarakat selalu mengawal dan membantu kinerjanya. Saya bersyukur dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat lemo ea agar dapat bersinergi dengan baik sehingga setiap program desa betul-betul dapat kita laksanakan secara maksimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya,” pungkas Kades Lemo Ea, Abdul Naseng.

Laporan Jurnalis Sultra : Jean Arsat

Loading...