TOPIKterkini.com, BAUBAU – Puluhan aktivis yang terdiri dari gabungan beberapa anggota Koalisi Pemuda Kepulauan (KPK) Buton dan Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM Kepton) menggelar unjuk rasa (Unras) di kantor Pelni Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (01/07/2019).
Aksi unjuk rasa (Unras) puluhan aktivis tersebut dipicu adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan maraknya praktek pungutan liar (Pungli) yang berkedok retribusi di pelabuhan Murhum Kota Baubau. Permintaan retribusi yang terkadang mencapai Rp 10 ribu dinilai telah menyalahi ketentuan dan dinilai masuk kategori pungli. Selain itu, menjamurnya para calo tiket di pelabuhan tersebut turut menjadi penyebab puluhan aktivis ini turun ke jalan.
Kepada awak media, Ketua umum KPK Buton, Mursid Ar Rahman mengungkapkan bahwa, disaat massa aksi tengah melakukan orasi, sekelompok orang yang diduga kuat adalah preman yang dimobilisasi langsung datang dan menghentikan kegiatan unjuk rasa. Aksi ini pun sempat menimbulkan ketegangan diantara kedua kubu.
“Pada saat kami menuju kantor Pelni tadi, baru dua orang teman kami yang orasi padahal tiba-tiba datang satu mobil sekelompok preman yang dibiarkan oleh pihak penegak hukum untuk menghambur kami,” ungkapnya.
Mursid Ar Rahman juga mengatakan, diduga ada pembiaran dari pihak penegak hukum (Dalam hal ini Kepolisian Kawasan Pelabuhan) yang mengawal langsung jalannya aksi.
“Ada dari pihak Kepolisian yang kawal jalannya aksi, tapi mereka hanya melihat dan membiarkan sekelompok preman menghentikan kami, ada juga beberapa orang polisi yang berseragam lengkap, dan ada juga anggota intel yang berpakaian biasa,” kata dia.
Mursid Si Kancil menuturkan, rencana awal titik aksi unjuk rasa meliputi kampus UMB, kantor Pelni Baubau, Syahbandar Baubau dan Mapolres Baubau.
“Kami dari pihak aktivis akan terus mengusut persoalan ini, bahkan kami akan laporkan tindakan pengrusakan ini, mobil dikasih penyot, ditendang-tendang, kemudian mic ditarik dikasih putus, dan sound ditinju. Kami juga sangat menyayangkan sikap penegak hukum yang terkesan membiarkan tindakan brutal sekelompok orang yang datang menghalangi dan menghentikan aksi kami,” tuturnya.
“Kalau kemudian pihak Polres Kota Baubau tidak bisa menyelesaikan persoalan ini maka kami akan pergi melapor di Polda, terus kalau misalkan di Polda juga tidak ada tindak lanjut sampai tuntas, maka kami akan lanjutkan laporan sampai ke tingkat pusat,” sambungnya.
Ketua umum KPK Buton ini juga berharap, kejadian semacam ini tidak berimbas kepada para aktivis lainnya. Disebutkannya, selama ini KPK Buton bergerak atas nama masyarakat dan dibarengi dengan pengkajian aturan sesuai jalur hukum.
“Titik berat yang kami persoalkan ini terkait pungutan-pungutan di dalam, termasuk pelayanan di PT. Pelni. Saat ini kami terima beberapa keluhannya masyarakat, ada dugaan PT. Pelni ini bekerjasama dengan calo, dan calo ini yang minta namanya masyarakat, kemudian tiket yang biasanya dijual Rp 300 ribu, tapi karena sudah dijual oleh calo maka harga tiketnya itu jadi lebih tinggi harganya,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua BOM Kepton, La Ode Roziq Arifin dalam kesempatan ini mengutuk keras tindakan ala premanisme yang dipertontonkan oleh pihak Pelni Baubau. Pemuda yang kerab dipanggil La Ode Pendemo ini juga menilai, penerapan sistem premanisme yang digunakan untuk menghalangi penyampaian aspirasi dimuka umum, secara tidak langsung merupakan salah satu upaya menjatuhkan harkat dan martabat demokrasi di negeri ini.
“Kami mengutuk keras tindakan premanisme yang kemudian diindikasi merupakan panggilan dari PT. Pelni, kemudian kami juga sangat kecewa dengan sikap pihak Kepolisian, karena terkesan seolah membiarkan kelompok preman datang membubarkan pengunjuk rasa,” ucap Roziq.
Ditempat terpisah, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Kota Baubau, AKP Bayu Laras. T, SIK saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa, dalam tugas pengamanan, ia memilih selalu bertindak bijak dan profesional sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tadi kan saya bubarkan juga mereka (Sekelompok buruh pelabuhan, red), saya tanya, kalian datang ada urusan apa disini? Langsung mereka jawab: Tidak ini pak, mahasiswa ini kalau adakan aksi di Pelni maka pasti Pelni tutup, dan masyarakat yang mau beli tiket juga akan terganggu dan kalau pelni tutup maka kami juga tidak bisa kerja,” ujar AKP Bayu menirukan jawaban dari sekelompok buruh pelabuhan.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Baubau ini juga menegaskan, agar tidak terjadi bentrokan antara kedua kubu (Pengunjuk rasa dan kelompok buruh), maka ia langsung membubarkan salah satu kubu untuk mengamankan kedua belah pihak.
“Justru kalau kami tidak amankan, malah bisa berpotensi bentrok antara kedua kubu (Kelompok mahasiswa peserta aksi dan kelompok buruh pelabuhan, red), makanya kami pisahkan mereka, terus setelah itu malah kelompok mahasiswa ini malah balik lagi lakukan aksi dengan mega phone dan itu kami tidak larang, karena itu haknya mereka dalam menyampaikan aspirasinya,” tegasnya.
“Kalau memang sound sistemnya pendemo rusak, mana buktinya, mereka harus bawa kesini sound sistemnya dan mereka harus buktikan, jangan hanya bicara. Kemudian Kelompok yang datang itu bukan preman, mereka juga masyarakat (Buruh pelabuhan) yang merasa terganggu dengan adanya aksi unjuk rasa di Pelni,” tambahnya mengakhiri. (**)
Laporan Jurnalis: Anton
