KONAWE, TOPIKterkini.com – Pembangunan sarana infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program Desa Anahinunu, Kecamatan Amongedo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Skala Prioritas itu direalisasikan melalui sumber Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019.
Kepala Desa Anahinunu, Nyoman Sultra Utama menjelaskan, prioritas program pembangunan 2019 didasari oleh hasil musrembang bersama masyarakat yang sangat memerlukan sarana infrastruktur itu. Hal itu dihimpun pemerintah desa dari berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan di setiap forum pertemuan atau musyarawah. jelasnya saat ditemui media TOPIKterkini.com. Sabtu (3/8/19).
“Program prioritas kami didasari oleh berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kami tampung, lalu kami musyawarahkan hingga di penghujung tahun 2019 ini kami sudah merealisasikannya adalah bantuan pendidikan non formal, pembangunan sanggar seni, pembuatan drainase tipe A dan tipe B, pencegahan stunting, insentif dan operasional perawat desa, bantuan jambanisasi masyarakat, pembersihan lingkungan pemukiman, pengadaan dokumen perencanaan. Dan anggaran dana desa (ADD) meliputi insentif TPQ dan Iman Desa serta Insentif pemangku”.
Sementara itu, Nenga Kote bertindak sebagai pendamping lokal Desa, saya selalu memotivasi seluruh Kepala Desa untuk melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam APBDes dan mengacu RAB dan desain.
“Sarannya, kepada kepala desa silahkan berbuat dan jangan pernah menyimpang dari RAB dan desain dan termasuk jangan pernah mengurangi kualitas dan jangan pernah mengurangi kuantitas,” saran Nenga Kote.
Kemudian saya juga menyarankan dan mengajak kepada stakeholder yang ada di desa untuk selalu bekerjasama dengan seluruh stakeholder jangan ada pihak-pihak yang di anak tirikan dengan harapan semua program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. tutur Nenga Kote.
Nenga Kote menerangkan, bahwa selama ini permasalahan dititik beratkan pada permasalahan administrasi karena kurang pahamnya stakeholder yang ada di desa dengan sumber daya manusia yang terbatas. Namun dalam hal ini permasalahan administrasi tidak menyurutkan arti kegiatan kita semua karena pada prinsipnya kegiatan dana pengelolaan dana desa di Desa tersebut berjalan sesuai harapan.
“Jadi permasalahan adalah sumber daya manusia (SDM) perangkap desa karena selama ini operator Siskudes belum pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan,” terang Nenga Kote.
Olehnya itu, kami sebagai pendamping desa akan memasukkan dan menyarakan kepada kepala desa dan dihadapan semua peserta musyawarah nantinya, untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama operator pelaksana tersebut melalui anggaran tahun 2020. Pungkasnya.
Laporan Jurnalis Sultra : Darman
